Tunjangan DPRD
Mendagri Diminta Cabut Surat Edaran

JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Mardiyanto diminta membatalkan surat edaran penghapusan sanksi pidana bagi anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang tak mengembalikan tunjangan jabatannya.

Sekretariat Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan mengatakan anggota DPRD seharusnya mengembalikan tunjangan komunikasi insentif dan biaya penunjang operasional pimpinan. Ketentuan ini dimuat dalam Surat Edaran Nomor 700/08/SJ

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya