Nelayan Indonesia Berpotensi Dirugikan
Jakarta -- Pemerintah dinilai belum siap membentuk pengadilan perikanan regional untuk menanggulangi illegal fishing. Masih ada beberapa masalah yang harus diselesaikan sebelum membentuk pengadilan tersebut atau Indonesia yang akan dirugikan. "Pemerintah terlalu cepat melangkah. Ada tahapan yang dilupakan," kata Koordinator Program Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Abdul Hakim kemarin.
Sejumlah negara anggota Regional Plan of Action (RPA), ya
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini