Pemerintah Diminta Awasi Biro Umrah

Jakarta -- Anggota Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat, Said Abdullah, meminta pemerintah mengawasi secara ketat biro perjalanan haji dan umrah karena ada yang dijadikan kedok untuk memberangkatkan tenaga kerja ilegal berlabel visa umrah. "Harus ditertibkan," kata Said kemarin. Menurut dia, ada beberapa biro yang bekerja sama dengan agen pengerah tenaga kerja di Arab Saudi.

Pernyataan ini menanggapi demonstrasi sekitar 500 warga negara Indonesia di

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya