Draf Pemerintah Kebiri KPK

JAKARTA--Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi versi pemerintah dinilai menyimpan sejumlah masalah krusial yang mengancam pemberantasan korupsi. Salah satunya, menurut aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Febridiansyah, adalah tidak tercantumnya kewenangan penuntutan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"RUU itu hanya mengatur kewenangan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi oleh KPK," kata Febri di Jakarta kemarin. Namu

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya