Pemerintah Dinilai Abaikan BUMN Strategis

JAKARTA - Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat menilai pemerintah kurang memperhatikan produksi peralatan militer oleh badan usaha milik negara strategis. Akibatnya, sistem pertahanan nasional buruk.

"Pertahanan kita buruk karena tidak adanya keberpihakan pemerintah," kata anggota Komisi Pertahanan DPR, Almuzzamil Yusuf, dalam rapat dengar pendapat dengan empat badan usaha strategis di gedung MPR/DPR kemarin. Buruknya sistem pertahanan terlihat

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya