RUU Pengadilan Antikorupsi
ICW Ajukan Kontrak Politik

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan akan mengajukan kontrak politik terhadap para anggota fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat yang sedang membahas Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kontrak politik tersebut diajukan agar Dewan lebih serius menuntaskan pembahasan RUU pembentukan pengadilan khusus antikorupsi itu sebelum masa sidang DPR periode 2004-2009 habis. "Dewan selalu menjanjikan pembahasan rampung sebel

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya