Reformasi Peradilan Lamban Karena Anggaran Terbatas
JAKARTA -- Ahli hukum administrasi publik Sofian Effendi menilai reformasi birokrasi di lembaga peradilan tidak berjalan cepat karena anggaran yang tersedia terbatas. Menurut dia, pemerintah tidak menyediakan anggaran yang memadai untuk Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya agar reformasi birokrasi bisa berjalan cepat. "Bagaimana mungkin menciptakan peradilan yang berwibawa jika anggaran di pengadilan negeri hanya sebesar Rp 25 juta?" ka
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini