Penyidik Anggota TNI Belum Disepakati

Jakarta - Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer Dewan Perwakilan Rakyat belum menyepakati ketentuan perihal siapa yang berwenang menyidik anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum. Sejumlah fraksi, dalam rapat di DPR kemarin, menolak usul pemerintah agar penyidik berasal dari Polisi Militer TNI.

Juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa, Nursyahbani Katjasungkana, mengatakan anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum harus di

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya