Badan Nasional Sanggah Menteri Tenaga Kerja

Jakarta - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Jumhur Hidayat mengatakan Panitia Kerja Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat dibentuk untuk meluruskan batas wewenang antara Badan Nasional dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. "Menteri Tenaga Kerja menganggap Badan tidak boleh mengurusi semua TKI," kata Jumhur dalam pesan singkat yang dikirim kepada Tempo kemarin.

Pernyataan ini menanggapi Menteri Tenaga Kerja

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya