KPU Harus Pertahankan Syarat Nomor Pajak

JAKARTA -- Direktur Eksekutif Pusat Reformasi Pemilihan Umum Hadar Navis Gumay menilai Komisi Pemilihan Umum tetap mempertahankan ketentuan penyertaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam sumbangan dana kampanye. Meski begitu, sejumlah partai menolak ketentuan tersebut.

Menurut Hadar, kemandirian Komisi Pemilihan Umum sedang diuji dengan memberlakukan syarat NPWP. Besar kemungkinan, Hadar menduga KPU ditekan berbagai pihak agar membatalkan ketentu

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya