Ketua Pengadilan Tentukan Hakim Tindak Pidana Korupsi Daerah

JAKARTA - Pemerintah mengusulkan agar ketua pengadilan negeri berwenang penuh menentukan komposisi hakim karier dan hakim ad hoc yang menangani perkara korupsi di daerah. "Rancangan Undang-Undang Tipikor memberikan opsi komposisi hakim," kata Menteri-Sekretaris Negara Hatta Rajasa ketika dihubungi kemarin. "Tapi opsi yang diberikan tetap mayoritas hakim ad hoc."Menurut Hatta, ada dua pilihan komposisi majelis dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pida...