Dewan Pers Setuju Sanksi Pidana Penghinaan Dihapus

JAKARTA -- Anggota Dewan Pers, Bambang Harymurti, sependapat dengan pemohon uji materi yang meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan pidana pasal-pasal penghinaan dan pencemaran nama baik dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). "Di seluruh negara di dunia, terutama negara modern, penghinaan telah bergeser dari pidana ke perdata," kata Bambang Harymurti saat menyampaikan keterangan mewakili Dewan Pers di Mahkamah Konstitusi...