Tentara Bisa Mengganggu KPK

JAKARTA -- Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ifdal Kasim menyatakan tentara dapat menjadi pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi dengan syarat memiliki latar belakang hukum yang mumpuni atau punya kompetensi di bidang auditing.

Tanpa kompetensi minimal di bidang itu, masuknya unsur tentara ke KPK justru akan mengganggu persepsi masyarakat terhadap upaya KPK memberantas korupsi. Sebab, pengawasan antikorupsi di inspektorat tentara tidak beker

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya