Reformasi Birokrasi Perlu Rp 62 Triliun
JAKARTA -- Deputi Bidang Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Asmawi Rewansyah menyatakan, untuk membiayai reformasi birokrasi, diperlukan biaya 62 triliun.
Saat ini, kata dia, reformasi birokrasi sedang berlangsung di tiga lembaga dan departemen, yaitu Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Departemen Keuangan. Contoh reformasi yang dilakukan, katanya, pengurangan jumlah pegawai kantor perbendaharaan negara. "Dulunya satu
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini