SOAL BANPOL PP
Pemerintah Kota Depok Dinilai Tak Transparan

DEPOK Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, Babai Suhaimi, menilai Pemerintah Kota Depok tidak transparan soal pemecatan 166 anggota Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol-PP). Sebab, menurut dia, pemecatan itu tidak disertai alasan yang jelas.

Apalagi, kata Babai, pemecatan tenaga Banpol-PP tersebut membuka pintu bagi Pemerintah Kota Depok untuk melakukan lelang tender guna merekrut tenaga Banpol-PP baru.

"Tahun 2010 lalu kinerj

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya