Peraturan Presiden Soal MRT Dinilai Tidak Perlu

JAKARTA -- Menteri-Sekretaris Negara Hatta Rajasa menilai peraturan presiden soal penanganan proyek mass rapid transit (MRT) tidak diperlukan. Sebab, semua produk regulasi yang mengatur proyek itu telah dirampungkan.

"Apa lagi? undang-undangnya ada, pemdanya sendiri membentuk badan usaha kemudian porsinya pemerintah pusat kembali ke Departemen Perhubungan. Sudah ada semua porsinya," kata Hatta kemarin di Jakarta.

Gubernur DKI Fauzi Bowo menyatakan

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya