Sutiyoso Perjuangkan Megapolitan Lewat PP

JAKARTA -- Setelah gagal memperjuangkan konsep megapolitan lewat revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Ibu Kota Negara, Gubernur DKI Sutiyoso akan menggunakan produk hukum lainnya, yakni melalui peraturan pemerintah.

"PP diharapkan dapat mempertegas konsep megapolitan sebagai satu kawasan," ujarnya. Sutiyoso menjelaskan Panitia Khusus Revisi UU Ibu Kota Negara hanya menyetujui usul empat deputi gubernur dan struktur organisasi Pemerinta

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya