Republik Komunalisme atau Republik Masyarakat Sipil?
Selasa, 15 September 2015
Berdemokrasi tanpa Masyarakat Sipil", mungkin menjadi pernyataan anakronis, terburu-buru. Sama terburu-burunya jika kita meyakini bahwa masyarakat sipil dalam bangunan demokrasi Indonesia telah berperan utuh. Kedudukan masyarakat sipil, sejak awal rezim reformasi, nyatanya telah dikampanyekan sebagai kaki utama dari "segitiga demokrasi"-pemerintah, pengusaha, dan masyarakat sipil.
Alwy Rachman
Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin
Berdemokrasi tanpa Masyarakat Sipil", mungkin menjadi pernyataan anakronis, terburu-buru. Sama terburu-burunya jika kita meyakini bahwa masyarakat sipil dalam bangunan demokrasi Indonesia telah berperan utuh. Kedudukan masyarakat sipil, sejak awal rezim reformasi, nyatanya telah dikampanyekan sebagai kaki utama dari "segitiga demokrasi"-pemerintah, pengusaha, dan masyarakat sipil.
Di
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
