BPKP: Anggaran Desa Rawan Dikorupsi

MAKASSAR - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengingat Pemerintah Sulawesi Selatan ihwal anggaran dana desa (ADD) sebesar Rp 250 miliar yang rawan diselewengkan. Anggaran itu dikucurkan pemerintah pusat untuk 2.228 desa di 21 dari 24 kabupaten di Sulawesi Selatan.

"ADD ini sangat rawan salah pemanfaatan atau dikorupsi," kata Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan, Deni Suardini, kemarin.

Kekhawatiran BPKP tidak lepas dari lemahn

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya