Komisi Yudisial Diminta Periksa Hakim Tipikor

MAKASSAR - Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Makassar meminta Komisi Yudisial memeriksa majelis hakim perkara terdakwa E.K. Lewaran Rantela'bi. Soalnya, LBH menduga ada fakta yang dikaburkan sehingga Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara itu divonis bebas. "Ini perlu ditelusuri," ujar Ketua LBH Makassar Abdul Azis saat dihubungi kemarin.

Azis menyayangkan terdakwa kasus korupsi pembebasan lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Toraja Utara 2011-2

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya