Kemenpan Menilai KP3S Langgar Aturan

MAKASSAR - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menilai Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) bentukan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan "Danny" Pomanto tidak memiliki dasar hukum. Komisi ini pun diminta dibubarkan karena akan mengganggu kinerja satuan kerja perangkat daerah.

"Jika KP3S tetap dibentuk, dikhawatirkan berimplikasi pada ketidakjelasan terhadap status kelembagaan dan p

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya