Usaha Mikro Informal Bakal Dikenai Pajak

MAKASSAR - Kantor Wilayah Direktorat Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara meminta pemerintah kabupaten/kota mulai mendata usaha mikro, terutama sektor informal, di masing-masing wilayah. Permintaan ini terkait dengan rencana pemungutan pajak dari usaha mikro sektor informal.

Hamdi mengatakan usaha mikro sektor informal akan dikenai pajak penghasilan (PPh) sebesar 1,5 persen dari omzet penjualannya setiap bulan. "Datanya harus rampung dulu,"

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya