maaf email atau password anda salah


Pengadaan Kabel PLN Diduga Bermasalah

MAKASSAR -- Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat didesak mengembangkan penyidikan dugaan korupsi pengadaan kabel bawah tanah di PT Unit Induk Pembangkit Jaringan PLN Wilayah Sulawesi Maluku dan Papua. "Ada indikasi kuat proses pengadaan bermasalah sejak di perencanaan," kata Petrus Pice, kuasa hukum Jos Intan, salah seorang terdakwa, kemarin.

Menurut Petrus, dalam persidangan terungkap, selain pemasangan, proses perencanaan dan pengadaan proyek itu bermasalah. Salah satunya, jenis kabel yang diadakan tidak sesuai dengan spesifikasi. "Artinya klien kami memasang kabel yang tidak layak, sehingga jaringan itu tidak berfungsi," ujarnya.

arsip tempo : 171539428726.

. tempo : 171539428726.

MAKASSAR -- Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat didesak mengembangkan penyidikan dugaan korupsi pengadaan kabel bawah tanah di PT Unit Induk Pembangkit Jaringan PLN Wilayah Sulawesi Maluku dan Papua. "Ada indikasi kuat proses pengadaan bermasalah sejak di perencanaan," kata Petrus Pice, kuasa hukum Jos Intan, salah seorang terdakwa, kemarin.

Menurut Petrus, dalam persidangan terungkap, selain pemasangan, proses perencanaan dan pengadaan pr

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Berita Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 11 Mei 2024

  • 10 Mei 2024

  • 9 Mei 2024

  • 8 Mei 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan