BPKP Mengevaluasi Anggaran Daerah Penggunaan Produk Dalam Negeri

SURABAYA — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengintensifkan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah di tiap-tiap provinsi dan kota/kabupaten. Evaluasi ini untuk mengetahui apakah pemerintah daerah telah menggunakan produk dalam negeri atau belum. "Pada Peraturan Pressiden 54/2010 disebutkan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBD wajib memakai produk dalam negeri," kata Direktur Industri dan Distribusi BPKP Mirawati

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya