PDK Minta Parliamentary Threshold Tidak Diberlakukan di Daerah
MAKASSAR – Partai Demokrasi Kebangsaan Sulawesi Selatan merekomendasikan penolakan parliamentary threshold sebesar 4 persen seperti yang diperjuangkan beberapa fraksi di Dewan pusat. Partai ini meminta agar rancangan undang-undang yang digodok oleh Dewan pusat tersebut tidak memberlakukan ambang batas parlemen ini di daerah pada Pemilihan Umum Legislatif 2014.
Rekomendasi tersebut diputuskan dalam Rapat Pimpinan Daerah PDK Sulawesi Selatan ber
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini