Soal Pengelolaan Hutan
Kebijakan Pusat Dinilai Kebiri Hak Daerah
Apa yang diambil masyarakat tak sebesar yang diambil oleh investor.
arsip tempo : 171547896812.
MAKASSAR -- Kepala Bidang Penguasaan Hutan Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Sri Endang S. menyoroti 1.500 kebijakan menteri tentang pengelolaan hutan yang dianggap merugikan daerah.
"Kalau berbicara masalah kehutanan, kewenangannya lebih banyak ke menteri. Seluruh aturan main berada di tangan pemerintah pusat," kata Endang, Sabtu lalu.
Dalam kebijakan pengelolaan hutan, hanya hutan desa yang diatur oleh daerah melalui persetu
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
