Hadapi Kejaksaan, Pemerintah Undang Pakar Hukum

MAKASSAR -- Pemerintah Kota Makassar mulai menyusun strategi untuk menghadapi Kejaksaan Negeri Makassar dalam mengusut dugaan korupsi pembebasan lahan Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Dalam waktu dekat, sejumlah pakar hukum akan dimintai petunjuknya.

Menurut Takbir Salam, Kepala Subbagian Bantuan Hukum Pemerintah Kota Makassar, pakar yang akan dimintai petunjuknya adalah Prof Dr Sukarno Aburaera, Prof Dr Aminuddin Ilmar, dan Ruslan Hambali.

Nam

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya