Pegawai Negeri di Badan Pengawas Dianggap Langgar Aturan

MAKASSAR -- Pegawai negeri yang merangkap jabatan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar dianggap melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 dan Undang-Undang Kepegawaian Nomor 8 Tahun 1974. Tiga anggota Badan Pengawas PDAM yang dilantik Senin lalu, yang masih berstatus pegawai negeri, yaitu Aminuddin Ilmar, Hamid Paddu, dan Ruslan Abu.

Menurut pakar hukum administrasi negara Dr Zainuddin Djaka Dalam, pegawai negeri tidak boleh me

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya