JAKARTA - Mahkamah Agung menyatakan belum bisa mengambil keputusan terkait dengan rekomendasi non-palu enam bulan dari Komisi Yudisial terhadap hakim Sarpin Rizaldi. Alasannya, menurut juru bicara Mahkamah Agung, Suhadi, surat rekomendasi lembaga pengawas hakim itu baru diterima. "Secara administratif, rekomendasi dari Komisi Yudisial baru Jumat ini kami terima," ujar Suhadi saat dihubungi, kemarin.
Ia menjelaskan, Mahkamah segera membahas rekomendasi Komisi Yudisial melalui rapat pimpinan. Suhadi memastikan Mahkamah bakal mengeluarkan keputusan sebelum 60 hari. "Kalau lewat dari ketentuan itu, rekomendasi Komisi Yudisial berlaku," ujar Suhadi.
Melalui rapat pleno yang alot pada 30 Juni lalu, Komisi Yudisial merekomendasikan sanksi skorsing enam bulan bagi hakim Sarpin sebagai hakim non-palu. Dengan demikian, selama masa itu, hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diusulkan tidak menangani sidang perkara. Keputusan Komisi Yudisial menyatakan Sarpin dianggap melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim saat memimpin sidang praperadilan yang diajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan.
Menurut juru bicara Komisi Yudisial Iman Anshori Saleh, rekomendasi itu diberikan karena Sarpin dinilai tidak teliti saat mengutip keterangan ahli sebagai pertimbangan putusan. Menurut dia, dalam putusan praperadilan, Sarpin menyebut Bernard Arief Sidharta sebagai ahli hukum pidana. Padahal guru besar Universitas Parahyangan itu adalah ahli filsafat hukum.
Tak berselang lama setelah rekomendasi tersebut diterbitkan, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menetapkan dua pemimpin Komisi Yudisial, Suparman Marzuki dan Taufiqurrahman Syahuri, sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik. Sarpin rupanya melaporkan Suparman dan Taufiqurrahman ke polisi
Rencananya, Suparman dan Taufiqurrahman diperiksa penyidik Bareskrim pada Senin depan. Iman memastikan Taufiqurrahman akan datang memenuhi panggilan. Sedangkan Suparman belum diketahui kepastian kedatangannya. Iman menegaskan, jika kedua komisioner itu sampai ditahan setelah diperiksa, Komisi Yudisial akan mempersoalkan. Soalnya, penangkapan dan penahanan komisioner atas perintah Jaksa Agung dan diketahui Presiden. "Polisi seharusnya tahu itu," ujar Iman. SINGGIH SOARES | SNL
