Akses Internet di Semua Desa 3T Pada 2025

Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Fadhilah Mathar, menyatakan segera menuntaskan pembangunan akses internet dan base transceiver station (BTS) 4G di wilayah kewajiban pelayanan universal (universal service obligation). Pemerataan konektivitas digital menjadi salah satu proyek prioritas nasional bisa dicapai. 

“Kami akan mempercepat pembangunan akses internet dan BTS 4G sehingga target konektivitas digital di semua desa di Indonesia pada 2025 bisa direalisasikan,” kata Fadhilah.

Dia mengatakan jika semua desa di Indonesia terlayani teknologi seluler atau tersedia jaringan internet akan membawa negara menuju negara maju. “Kami fokus pada wilayah 3T atau daerah universal service obligation (USO),” kata perempuan yang akrab disapa Indah.

BAKTI bekerja sama dengan operator seluler dan penyedia jasa intenet untuk mempercepat pembangunan jaringan internet di daerah USO. “Kolaborasi menjadi salah satu pondasi penting mensukseskan transformasi digital di Indonesia,” tuturnya. 

Menurut Indah, BAKTI akan terus menyeimbangkan dan mendorong afordabilitas masyarakat, kualitas layanan, skalabilitas UMKM dan sustainabilitas industri. “Mengutip studi yang dilakukan oleh Kearney pada 2022, transformasi digital diperlukan dan memiliki dampak ekonomi yang signifikan,” ujarnya. 

Bagaimana percepatan pembangunan jaringan digital dan internet di seluruh Indonesia, khususnya wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T). Bagaimana upaya yang dilakukan BAKTI agar seluruh desa di Indonesia tersambung internet dan apa saja tantangan yang dihadapi, berikut petikan wawancara dengan Dirut BAKTI Fadhilah Mathar di Jakarta, Sabtu, 18 November 2023. 

Mengapa akses telekomunikasi di Indonesia belum merata?

Ada beberapa tantangan yang dihadapai dalam memeratakan akses telekomunikasi dan mengentaskan digital divide. Di antaranya, kondisi geografis sebagai negara negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 pulau. Untuk itu diperlukan berbagai alternatif teknologi untuk menyediakan infrastruktur telekomunikasi yang merata. Contoh, jaringan serat optik tidaklah efisien bila diterapkan di daerah–daerah terpencil dengan mempertimbangkan waktu dan proses pembangunan serta investasi. Daerah terpencil akan lebih efisien dilayani melalui satelit dibandingkan serat optik.

Tantangan lainnya, adalah sebaran penduduk dan pemerataan ekonomi yang belum merata. Kondisi ini berpengaruh kepada investasi dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Operator seluler dan perusahaan swasta telekomunikasi memilih daerah yang berkembang secara komersial. Dengan kondisi ini dibutuhan peran pemerintah untuk menjadi catalyst atau first mover di daerah–daerah yang belum layak secara komersial tersebut.

Bagaimana mengejar ketertinggalan dan mengakselerasi transformasi digital?

Kami merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi akselerasi transformasi digital terutama di wilayah prioritas pembangunan atau 3T secara gotong royong. Sampai 2019, penyelenggaraan kewajiban pelayanan universal seluruhnya dibiayai dari kontribusi USO penyedia jasa telekomunikasi sebesar 1,25 persen dari penghasilan kotor mereka. Mulai 2020, Kementerian Keuangan memberikan tambahan APBN untuk pembangunan infrastruktur dan konektivitas digital untuk pemerataan dan inklusi digital seluruh masyarakat Indonesia.

Kolaborasi pemerintah dengan swasta, khususnya operator selular dan penyedia jasa internet, menjadi salah satu pondasi penting untuk menyukseskan transformasi digital. Studi Kearney pada 2022, transformasi digital diperlukan dan memiliki dampak ekonomi yang signifikan. 

Sebagai baseline, pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 2030 diperkirakan berada di kisaran 5,4 persen. Dengan akselerasi transformasi digital, pertumbuhan ekonomi akan meningkat menjadi 6,2-6,5 persen pada 2030. 

Studi Kearney mengindentifikasi siklus ekonomi digital mempengaruhi fondasi industri digital suatu negara yang akan berdampak pada kinerja perekonomian. Kemudian kinerja perekonomian suatu negara menentukan kekuatan sistem keuangan dan lingkungan investasi yang pada akhirnya akan berputar kembali dan mempengaruhi ekosistem digital. 

Apa saja target BAKTI mempercepat akses telekomunikasi di Indonesia?

Kami menargetkan menipiskan digital divide serta mendukung ekonomi digital yang adil, beradab dan inklusif melalui penyediaan infrastruktur telekomunikasi di daerah 3T. Kemudian layanan-layanan publik seperti kantor-kantor desa sekolah, fasilitas kesehatan, pos-pos pertahanan dan keamanan dan sentra-sentra produktif. 

BAKTI menyediakan infrastruktur digital yang end to end. Pembangunan dimulai dari lapisan backbone dengan jaringan serat optik proyek Palapa Ring dan middle mile dengan program Satelit SATRIA-1 hingga last mile dengan program BTS dan layanan Akses Internet. 

Selain membangun infrastruktur, BAKTI juga memiliki program pemanfaatan infrastruktur digital bekerjasama dengan UMKM, badan usaha milik desa (bumdes) dan badan usaha lainnya. Kami juga mengadaan pelatihan atau pengembangan kapasitas masyarakat di daerah yang dilayani.

Wilayah yang menjadi fokus pembangunan jaringan internet BAKTI?

Fokus utama BAKTI hingga 2023, adalah daerah 3T yang mayoritas berada di Indonesia bagian tengah dan timur. Sekitra 60 persen dari 5.618 BTS 4G yang sudah dan sedang dibangunberada di wilayah Papua dan Papua Barat. Sebanyak 37 persen berada di Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan sekitarnya. 

Sedangkan untuk layanan akses internet sebanyak 14.445 titik untuk fasilitas–fasilitas publik. Dari jumlah itu sekitar 68 persen berada di Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua. 

Pada 2024, BAKTI akan fokus kepada digitalisasi layanan publik melalui penyediaan akses internet di lokasi-lokasi layanan publik untuk mendukung SPBE dan ekonomi digital. Penyediaan fasilitas melalui Satelit Republik Indonesia atau SATRIA-1 dengan kapasitas 150 gigabite per detik (gbps) yang dapat menjangkau seluruh Indonesia. Fokus lainnya adalah teresterialisasi dengan bekerjasama dengan penyedia jasa telekomunikasi.

Bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengingat 78 persen dari 278 juta penduduk Indonesia adalah pengguna internet?

Kajian BAKTI bersama Boston Consulting Group pada 2020, menunjukkan digitalisasi dengan memprioritaskan 100 inisiatif digital, termasuk penyediaan konektivitas dan infrastruktur telekomunikasi sebagai enabler akan memberikan kontribusi 1 persen terhadap CAGR. Transformasi digital adalah tool fiskal untuk membantu pertumbuhan ekonomi sekitar enam persen agar target Indonesia Emas 2045 tercapai. 

Riset APJII pada 2023, menunjukkan tingkat penetrasi internet di Indonesia sekitar 78,19 persen. Tetapi dalam riset tersebut juga disampaikan bahwa penetrasi di daerah urban mencapai 87,55 persen dengan kontribusinya hanya 64,57 persen. Sedangkan penetrasi di daerah rural mencapai 79,79 persen dengan ontribusinya 35,43 persen. Artinya, engagement atau penggunaan di daerah rural masih perlu ditingkatkan. Padahal, studi yang dilakukan Kearney pada 2021, menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi digital daerah non-metropolitan dapat meningkat lima kali lipat dari 2020 ke 2025. 

Berapa target pembangunan BTS pada 2023 dan 2024?

Pada 2023, kami fokus dalam perbaikan tata kelola BTS 4G. Kami telah memperoleh pendampingan dari Kejaksaan Agung dalam bentuk restrospektif hukum untuk penyelesaian penyediaan sinyal 4G di desa 3Tsegera on-air dan melayani masyarakat. Untuk tahun depan, BTS 4G yang telah selesai dibangun dan on-air di 6.500 desa. 

Kami akan mempercepat pembangunan BTS 4G dan menargetkan konektivitas digital di semua desa di Indonesia pada 2025 bisa direalisasikan.