Hutan Bakau, Rumah, Mata Pencaharian, dan Masa Depan Berau

Indonesia memiliki 3,9 juta hektare hutan bakau (mangrove) atau setara 23 persen dari total ekosistem mangrove di bumi. Dengan luasan tersebut Indonesia memiliki peran penting sebagai salah satu penyokong paru-paru dunia. 

Kawasan hutan mangrove memiliki fungsi penting sebagai penyerap dan penyimpan karbon. Kemampuan menyerap karbon 4-5 kali lebih besar dari tanaman hutan di daratan (hutan terestrial).

Salah satu delta bakau terbesar Indonesia terdapat di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kawasan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sekitarnya. 

Seperti di Desa Pegat Batumbuk dan Desa Teluk Semanting yang masing-masing memiliki luasan hutan bakau 22 ribu hektare dan 750 hektare. Di dua desa ini, Mangrove berfungsi menjadi pelindung dari erosi dan menjadi rumah produksi hasil alam yang menjadi tangkapan seperti kepiting, ikan dan udang. 

Namun, keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang manfaat ekosistem mangrove dan bertambahnya populasi warga berdampak kepada lih fungsi hutan. Banyak kawasan hutan bakau yang berubah menjadi tambak udang. 

Alih fungsi kawasan bakau menjadi ancaman bagi ekosistem pesisir, keberlangsungan mata pencarian masyarakat setempat dan percepatan pemanasan global. Melihat permasalahan ini, special mission vehicle (SMV) terdiri dari enam BUMN dibawah koordinasi Kementerian Keuangan, melakukan sinergi joint Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di dua tersebut. 

TJSL dilakukan melalui Program Shrimp-Carbon Aquaculture (Secure) di Desa Pegat Batumbuk dan Program Ekowisata Mangrove Berkelanjutan di Desa Teluk Semanting. Kegiatan yang berkolaborasi dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) bertujuan mendukung program pemerintah dalam aksi mitigasi iklim dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program berkelanjutan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengapresiasi pada program ini. “Saya bangga, pada hari ini dapat menyaksikan upaya nyata SMV Kementerian Keuangan yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (“DJKN”) untuk turut andil mengurangi perubahan iklim yang kita hadapi saat ini,” ujarnya. 

Menurut dia, upapa ini ini tidak hanya memberikan dampak baik terhadap lingkungan. “Tapi juga memberikan manfaat positif secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat.”

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban, mengatakan pemerintah melakukan berbagai paket kebijakan fiskal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. “Kami di DJKN mengkoordinasikan agar para SMV Kemenkeu juga mampu lebih aktif berperan secara kolaboratif, tidak hanya melalui core business, tapi juga melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan,” ucapnya. 

Program Secure di Desa Pegat Batumbuk difokuskan pada pengembalian fungsi tambak udang menjadi hutan mangrove kembali. Namun, program restorasi ini dirancang agar tidak mengurangi penghasilan para petambak. Area tambah menjadi lebih kecil, namun hasil panen yang diperoleh tetap sama atau meningkat. 

Pada tambak percontohan, 80 persen area tambak direstorasi kembali menjadi hutan mangrove. Sedangkan 20 persen area dijadikan tambak dengan sistem Secure. Program ini terbukti menghasilkan panen udang dan ikan setara dengan 100 persen luas area tambak tradisional. 

Adapun kegiatan bersama TJSL di Desa Teluk Semanting melalui Ekowisata Mangrove Bekelanjutan. Program ini bertujuan mendukung keberlanjutan dan rehabilitasi area konservasi mangrove. 

Selain itu, program juga ditujukan untuk pengembangan pariwisata lokal dan membuka akses peningkatan daya jual UMKM lokal, seperti kuliner, akomodasi pariwisata dan kriya (pengembangan batik dengan pewarnaan alami mangrove). Program Ekowisata Mangrove Bekelanjutan untuk meningkatkan biomasa ikan dan kepiting, serta mendukung pelestarian habitat bekantan (nasalis larvatus) sebagai satwa endemik Kalimantan.

Joint Program TJSL SMV diproyeksikan dapat mengurangi karbondioksida (CO2) sebanyak 5.940 ton dalam waktu 10 tahun. Kemudian merehabilitasi hutan mangrove seluas 756 hektare, mendorong berkembangnya UMKM dan meningkatkan partisipasi warga sekitar untuk menjaga lingkungan. 

Program ini diharapkan dapat memberi manfaat peningkatan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan bagi warga sekitar. Kawasan mangrove nantinya menjadi warisan yang berharga bagi anak cucu di masa mendatang. 

Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad, mengatakan perseroan akan fokus kepada pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Hal ini selaras dengan kegiatan operasional bisnis perusahaan melalui pilar bisnisnya. 

Menurut Edwin, selama 14 tahun SMI turut memberikan dampak positif pembangunan melalui peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat. “Hal ini menjadi perhatian utama perusahaan,” ujarnya.

Program bersama yang digagas SMV Kementerian Keuangan terdiri dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Geo Dipa Energi (Persero), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Penjamin Infrastruktur (Persero), PT Sarana Multigriya Finanasial (Persero) dan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF). Kerja sama, kekompakan dan komitmen menjadi bukti SMV ikut berperan mengatasi isu perubahan iklim demi menyelamatkan bumi. 

“Kami tidak mewarisi bumi dari nenek moyang, tapi kami meminjamnya dari anak cucu. Upaya apapun yang kami lakukan, pasti akan berkontribusi manfaat untuk masa depan dan anak cucu,” tutur Edwin.