Saatnya Menghargai Komunikasi Pemerintah

Tempo untuk kali pertama menyelenggarakan Tempo Ministry Award 2022, sebuah ajang penghargaan untuk kementerian dengan kinerja inspiratif dalam pengelolaan komunikasi publik.

Pada malam penghargaan yang berlangsung di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Jumat, 9 Desember 2022, Direktur Utama PT Tempo Inti Media Harian Meiky Sofyansyah menjelaskan latar belakang acara ini. Tempo, ujarnya, merupakan media yang mengusung semangat untuk publik, untuk republik. Artinya, berupaya mendorong pemerintahan negara ini menjadi lebih baik.

“Salah satu cara membangun publik dan republik adalah membangun komunikasi yang baik. Kita perlu mendorong kementerian dan lembaga bisa membangun sebuah konsep komunikasi yang lebih cair kepada publik, sehingga pemahaman publik bisa lebih baik. Di situlah kepentingan Tempo,” ujarnya.

Pemerintah dalam menggulirkan sebuah kebijakan kerap tidak terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Dampaknya, publik tidak memahami konsep kebijakan tersebut seutuhnya sehingga menimbulkan syak wasangka. Kealpaan mengomunikasikan dengan cara tepat ini pula yang dapat memunculkan kritik dari media, salah satunya Tempo.

“Setiap awal pekan kami selalu was-was, kritik apa lagi nih dari Tempo,” ujar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang hadir di malam penghargaan itu.

Nama besar Tempo yang telah hadir sejak 1971 memang dikenal sebagai media jurnalistik yang menjadi penyeimbang pemerintahan. Namun sesungguhnya, Tempo tidak hadir sebagai pengritik belaka. Seperti ditegaskan Meiky sebelumnya, kritik Tempo berupaya membangun dan mendorong pembenahan di roda pemerintahan agar lebih baik.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas berterima kasih dengan semangat ini. “Tempo merupakan media yang sangat konsisten memperjuangkan transparansi,” kata dia saat memberi sambutan sebagai keynote speaker.

Salah satu langkah membenahi komunikasi yakni berawal dari perbaikan birokrasi. Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, semangat pembenahan birokrasi menjadi salah satu misi penting untuk menciptakan good governance.

Azwar Anas bercerita tiga pesan dari Jokowi saat menetapkannya sebagai komandan di KemenpanRB. Pertama, birokrasi tidak boleh mbulet atau berbelit. Dua, birokrasi bukan tumpukan kertas belaka, dan terakhir yakni birokrasi harus lincah. “Jokowi menegaskan agar reformasi birokrasi memiliki dampak nyata di masyarakat,” ujarnya.

Pesan ini kemudian menjadi dasar KemenpanRB berfokus pada tiga intervensi agar tata kelola pemerintahan yang dijalankan kementerian dan lembaga tepat sasaran. Reformasi birokrasi untuk pengentasan kemiskinan, reformasi birokrasi untuk peningkatan investasi, dan reformasi birokrasi untuk mendigitalisasi administrasi pemerintahan.

Selain itu, Azwar Anas juga mereformasi birokrasi di badan organisasi pemerintahan sehingga kementerian bisa lebih praktis. Contohnya penghapusan Eselon III dan Eselon IV yang dijalankan tahun lalu.

Kepraktisan di organisasi pemerintahan ini menuai apresiasi dari pelaksana tugas Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Anang Ristanto. “Membuat kami semakin mudah mengeksekusi tugas,” ucapnya.

Hubungan masyarakat atau humas di kementerian memegang peran penting dalam mengomunikasikan kebijakan menteri atau pemerintah. Di era digitalisasi, masyarakat semakin cerdas lantaran menyerap informasi lebih mudah. Hal ini menjadi tantangan besar bagi humas agar tidak salah menginformasikan sebuah kebijakan. “Challenge kami terbesar adalah membangun narasi,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari.

Agar informasi tepat sasaran, Puspa menyebut strategi yang dijalankan humas yakni memahami dulu kegelisahan publik, mengerti isu dengan detail, lalu membangun narasi yang tepat dan tahu persis apa yang harus dipublikasikan. Adapun media untuk menyampaikan informasi bisa melalui berbagai kanal seperti media sosial, pemberitaan di media, aplikasi digital, maupun laman resmi kementerian (website).

Anna Hasbi, juru bicara Kementerian Agama, mengaku era digitalisasi memudahkan tugas departemennya menjadi corong bagi publik. Misalnya, supper apps Pustaka milik kementeriannya kini menyediakan informasi lengkap tentang berbagai urusan yang menyangkut bidang keagamaan, antara lain kuota haji hingga pendaftaran menikah.

Sedangkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memanfaatkan saluran komunikasi Whatsapp. “Kami punya kanal pengaduan untuk masyarakat tentang semua urusan pertanahan, nomornya 0811 1068 0000,” kata Yulia Jaya Nirmawati, Kepala Biro Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

Yulia, Anna, Puspa, dan Anang mewakili kementeriannya masing-masing, menceritakan suka duka dan tantangan menjadi corong pemerintah dalam diskusi singkat sebelum dewan juri TMA 2022 mengumumkan para peraih penghargaan. Menurut mereka, humas bukan lagi sekadar tukang foto dan dokumentasi.

Humas bertanggung jawab terhadap citra baik organisasi. Tantangan untuk memberi informasi, kata Puspa, akan lebih berat di 2023 seturut ancaman resesi global dan mendekat kepada tahun politik 2024.

Ia menekankan pentingnya seluruh kementerian berkonsolidasi agar roda pemerintahan tetap stabil. Selain itu, dengan kerja berat humas, sudah saatnya kementerian memandang serius posisi departemen ini. “Kendala terbesar humas di anggaran kementerian. Biasanya last thing, paling kecil,” ujar Puspa.

Memilih yang Terbaik

Tantangan dan kerja berat yang dihadapi jajaran humas di kementerian memberi wawasan baru kepada dewan juri TMA 2022, yakni Dewan Pakar Perhumasan Nia Sarinastiti, akademisi Universitas Indonesia Devie Rahmawati, Plt. Ketua Dewan Pers M. Agung Dharmajaya, dan Direktur Tempo Data Science Philipus Parera.

Philipus bercerita, awalnya mengaku skeptis ketika didapuk menilai kinerja humas pemerintahan. “Tapi setelah proses penilaian, ada perasaan kaget. Ternyata bagus juga,” katanya.

Juri, kata dia, melakukan penilaian dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dari sisi kualitatif, penilaian dilakukan menggunakan analitik di website, media sosial, dan exposure pemberitaan di media. Bobot nilai kualitatif lebih besar sehingga teruji objektivitasnya. Penilaiannya pun menjadi lebih berwarna.

“Di website kami kagum, banyak yang benar-benar kontennya sudah bervariasi. Kemudian substantif transparan dan data penting yang kita bayangkan tidak muncul sekarang muncul,” ucap dia.

Philipus juga menuturkan para juri bersepakat untuk menilai komunikasi kementerian yang baik, yakni mampu dan komprehensif menggunakan semua saluran secara optimal. Di sisi lain, kementerian mendapatkan pemberitaan luas, juga atensi besar dari publik. Juri, dia melanjutkan, melihat bagaimana kunjungan di website kementerian.

Tak hanya itu, juri pun mengukur interaksi di media sosial antara kementerian dan pengikutnya. Selain itu, juri menemukan beberapa inisiatif yang patut diapresiasi untuk memperluas jangkauan komunikasinya. Contohnya, ada kementerian yang menjangkau kalangan anak-anak dan disabilitas.

Dari hasil debat alot empat juri tersebut, akhirnya terpilih beberapa kementerian yang berhak meraih penghargaan

berdasarkan lima kategori. “Salut sama ajang penghargaan Tempo ini. Memberi perhatian kepada kementerian. Karena kementerian kalau salah jadi omongan, tapi kalau benar nggak ada yang mengapresiasi. Sekarang akhirnya dapat apresiasi,” kata Mendikbudristek, Nadiem Makarim.

Turut hadir menteri lainnya, yakni Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Agama H Yaqut Cholil Qoumas, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. TMA 2022 merupakan kerja sama Tempo dengan The Sultan Hotel & Residence Jakarta dan Putera Ningrat.

Tim Info Tempo

Daftar Pemenang Tempo Minstry Awaard 2022.

Sponsor Tempo Ministry Award 2022.