maaf email atau password anda salah

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Google

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini

Satu Akun, Untuk Semua Akses


Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Masukan alamat email Anda, untuk mereset password

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Ubah No. Telepon

Ubah Kata Sandi

Topik Favorit

Hapus Berita

Apakah Anda yakin akan menghapus berita?

Ubah Data Diri

Jenis Kelamin


Kemenkeu

Menkeu: Data Sangat Penting untuk Membuat Kualitas Kebijakan yang Baik

Jumat, 30 September 2022

Menkeu mengharapkan tanggung jawab yang besar bagi BPS untuk membantu dalam penyiapan data Regsosek. #Infotempo

Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.. tempo : 167061599895

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, data merupakan kebutuhan dasar atau awal dari pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, ia sangat mendukung Program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mulai pertengahan Oktober ini.

“Jadi kita membutuhkan data Regsosek karena dia adalah diharapkan akan menjadi bahan baku utama dan lengkap di dalam membuat, pertama memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat kita, dan kemudian membuat berbagai respons kebijakan dan program untuk menuju masyarakat yang adil makmur,” ungkap Menkeu dalam Rapat Persiapan Pendataan Awal Regsosek yang diselenggarakan BPS di Jakarta, Jumat, 30 September 2022.

Menkeu melanjutkan, Indonesia akan mereformasi dan meredesain seluruh kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan sumber daya manusia. Mulai dari sektor pendidikan yang menggunakan 20 persen anggaran dari seluruh total belanja negara, sektor kesehatan yang menggunakan 5 persen anggaran belanja negara, hingga sisi perlindungan sosial bagi masyarakat dengan PKH, kartu sembako, dan subsidi energi yang saat ini belum sempurna akurat.

“Anggaran-anggaran yang dikeluarkan ini selama ini dikelola oleh setiap Kementerian Lembaga yang mereka mendesain programnya pastinya berbasiskan informasi dan data yang mereka miliki. Tujuannya barangkali baik, namun karena mungkin tidak terkoordinasi, akhirnya dampak dan output outcome-nya menjadi kurang optimal,” tandas Menkeu.

Untuk itulah, Menkeu mengharapkan tanggung jawab yang besar bagi BPS untuk membantu dalam penyiapan data ini. Karena menurutnya, keuangan negara yang berasal dari uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk akuntabilitas yang sebaik-baiknya dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Menkeu juga menjelaskan, nantinya data yang sudah dikumpulkan oleh BPS akan dipakai untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan juga meredesain banyak program pemerintah. Seperti halnya di Undang-Undang APBN di hampir setiap program selalu diminta untuk diperbaiki inclusion exclusion errornya harus diturunkan.

“Data itu menjadi sangat penting untuk membuat kualitas kebijakan yang baik, untuk akuntabilitas kebijakan, dan penggunaan uang negara yang baik. Kalau kita nggak peduli itu ya kita bukan policy maker yang baik,” pungkas Menkeu.

Newsletter

Dapatkan Ringkasan berita eksklusif dan mendalam Tempo di inbox email Anda setiap hari dengan Ikuti Newsletter gratis.

Berita Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 9 Desember 2022

  • 8 Desember 2022

  • 7 Desember 2022

  • 6 Desember 2022


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan