Transformasi Digital di Pemerintahan Lewat SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Penerapan SPBE ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga tercapai keterpaduan, efisiensi, integrasi, dan berbagi pakai.

Dalam menerapkan SPBE, pemerintah membentuk Tim Koordinasi SPBE Nasional yang beranggotakan Menteri Kominfo, Menteri Dalam Negeri, Menteri PANRB, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Keuangan, Kepala BRIN, dan Kepala BSSN. Masing-masing memiliki tugas dan peran.

Penerapan SPBE berawal dari permasalahan yang terjadi selama ini di pemerintahan, seperti terjadinya pemborosan anggaran belanja TIK akibat dari setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) membangun dan mengembangkan aplikasi dan infrastruktur secara sendiri-sendiri. Dengan kondisi seperti itu terjadi disintegrasi sistem informasi pemerintahan sehingga validitas data pemerintah kurang diyakini sepenuhnya.

Sesuai dengan Permenpan-RB Nomor 5 Tahun 2018, dilakukan evaluasi dan penilaian atas penerapan SPBE pada IPPD. Pedoman evaluasi ini digunakan sebagai panduan dalam melakukan penilaian untuk mengukur kemajuan pelaksanaan SPBE pada IPPD.

Indeks SPBE Nasional tahun 2018 dan 2019 menunjukkan tingkat kematangan penerapan SPBE rata-rata pada level 2, yaitu penerapan SPBE masih dilaksanakan secara sendiri-sendiri dan belum dilakukan kolaborasi dan integrasi antar IPPD. Harapannya dengan adanya keterpaduan pengelolaan aplikasi dan infrastruktur SPBE, dapat dicapai kolaborasi, integrasi, efisiensi, sehingga nilai indeks SPBE Nasional bisa ditingkatkan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan pelaksanaan SPBE bisa terlaksana penuh pada Tahun 2024. “Baik dari sisi regulasi, penyediaan infrastruktur, pembangunan aplikasi dan penyediaan dokumen arsitektur nasional dan daerah,”kata Ketua Tim Tata Kelola Sistem Elektronik Pemerintahan, Direktorat Tata Kelola Kementerian Kominfo, Jusuf A Simatupang.

Persiapan dan pelaksanaan SPBE di pemerintah daerah juga tidak lepas dari persiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Wilayah Indonesia yang luas menjadi tantangan dalam penerapan teknologi, seperti belum tersedianya jaringan internet di wilayah tertentu dan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.

Menurut Jusuf, kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan SPBE tidak hanya menjadi tanggung jawab IPPD. Untuk itu dibutuhkan regulasi tentang tenaga fungsional dengan spesialisasi tertentu dalam Pelaksanaan SPBE. "Tujuannya agar SDM yang ditempatkan menguasai di bidangnya. Jangan sampai pada saat SDM spesialis sudah siap harus dimutasi ke dinas atau organisasi lain. Untuk melaksanakan SPBE ini ibaratnya memang harus the right man on the right place” ucapnya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) saat ini tengah menyiapkan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional yang sejalan dengan kebijakan SPBE Nasional.

Arsitektur SPBE Nasional adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi. Terdapat enam domain dalam arsitektur SPBE, yaitu domain layanan SPBE, domain proses bisnis, domain data dan informasi, domain aplikasi SPBE, domain infrastruktur SPBE, dan domain keamanan SPBE.

Transformasi digital telah didukung dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang SPBE dan Peraturan Presiden No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Pelaksanaan SPBE merupakan suatu keharusan dalam peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik sehingga dapat meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik. 

“Layanan publik dilakukan berbasis elektronik dengan berbagi pakai sumber daya baik aplikasi, infrastruktur, layanan, bahkan proses bisnis yang terintegrasi antar-berbagai instansi, baik pusat maupun daerah,” ujar Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini. (*)