Presidensi G20, Indonesia Usung Isu Pemerataan Akses Digital

Presidensi G20 Indonesia yang berlangsung mulai Desember 2021 hingga November 2022 menjadi momentum pengembangan transformasi digital nan inklusif. Tidak hanya bagi Indonesia, tapi juga bagi negara-negara berkembang lainnya.

Sebagai pemimpin  Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economy Working Group (DEWG) G20, Indonesia akan mengusung tiga topik prioritas dalam forum tersebut, yaitu pemerataan akses digital, literasi digital, dan arus data lintas batas negara.

“Indonesia berkesempatan menjadi pemimpin pertama DEWG setelah sebelumnya (isu ekonomi digital) dinaikkan statusnya dari Digital Economy Task Force pada  tahun lalu (menjadi DEWG),” ucap Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerard Plate.

Ia menuturkan, upaya mengembangkan transformasi digital inklusif dilakukan dengan mewujudkan tata kelola digital yang lebih adil melalui diskusi seimbang antara negara berkembang dan negara maju atau negara industri, serta antara negara produsen dan negara konsumen teknologi digital. 

“Presidensi G20 merupakan kesempatan Indonesia sebagai negara berkembang untuk menyeimbangkan diskusi yang selama didominasi oleh negara-negara maju atau negara-negara industri,” ujarnya.

Menteri Johnny menjelaskan,  pada isu prioritas pertama, Indonesia akan mendorong diskusi pemerataan akses digital dan digitalisasi menyeluruh,  termasuk bagi kelompok rentan.  Selain itu, dari sisi bisnis, Indonesia mendorong agar negara-negara G20  mewujudkan persaingan yang adil sebagai sebuah tujuan bersama mengingat lansekap digital belum berimbang. 

“Melalui DEWG, Kementerian Komunikasi akan menyelenggarakan Digital Innovation Network untuk memfasilitasi business matchmaking bagi perusahaan rintisan digital,” Johnny menyebutkan.

Selanjutnya, untuk prioritas kedua pemerintah mendorong pemerataan literasi dan keterampilan digital masyarakat sebagai salah satu prasyarat transformasi digital yang inklusif.  Dalam cita-cita pemerataan tersebut,  semua orang dapat memanfaatkan ruang digital secara produktif untuk menciptakan nilai-nilai ekonomi. 

Guna meningkatkan literasi dan keterampilan digital, Indonesia saat ini tengah menyusun dokumen G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy.  Dokumen tersebut merupakan perangkat pengukuran kesiapan, kecakapan, dan literasi digital sebuah negara.  Pemerintah mengharapkan,  dokumen yang baru pertama kali disusun itu bisa menjadi rujukan bersama oleh negara-negara anggota G20. 

“Fokus isu ini berkaitan dengan peningkatan kesiapan masyarakat dalam kegiatan ekonomi digital,” ucap Johnny.

Sementara itu, dalam isu prioritas DEWG ketiga, Indonesia akan terus mendorong implementasi arus data lintas batas negara yang aman, produktif dan berbasis kepercayaan melalui empat prinsip, yakni lawfulness (sah), fairness (adil), transparency (transparan), dan reciprocity (timbal-balik). 

“Kita  mendorong pembahasan tata kelola arus data lintas batas dengan tetap mengedepankan kedaulatan data,” kata Menteri.

Untuk mewujudkan semua target-target tersebut,  Indonesia mengambil strategi berkolaborasi di level internasional dan nasional.   Di level internasional, DEWG G20 akan menggelar diskusi dan mencari potensi kerja sama dengan negara-negara anggota G20 maupun organisasi-organisasi internasional lain. 

Di level nasional, DEWG akan berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga pengampu working group dan engagement group G20, akademisi, pelaku industri, serta pemangku kepentingan lainnya.  “Isu besar dalam DEWG yang diantar oleh Indonesia melalui Kementerian Komunikasi akan kami gelar di meja-meja perundingan,” kata Johnny. 

Infografis Presidensi G20.