Capaian Kinerja Kementerian Pertahanan Berorientasi pada Hasil
Selasa, 25 Januari 2022
Perjanjian kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan organisasi dan dasar penilaian evaluasi akuntabilitas.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal TNI Donny Ermawan Taufanto, mengatakan capaian kinerja harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. “Melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja,” ujarnya pada saat membuka sekaligus mendengarkan penyampaian Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 Satuan Kerja Unit Organisasi Kementerian Pertahanan, Senin, 24 Januari 2022.
Acara digelar di Gedung Urip Sumoharjo Kementerian Pertahanan dihadiri Irjen Kemhan Letnan Jenderal TNI Ida Bagus Purwalaksana dan Rektor Universitas Pertahanan Laksamana Madya TNI Dr. A. Octavian. Acara dilaksanakan offline dan online diikuti pejabat eselon I, II dan III Kementerian Pertahanan.
Donny mengatakan perjanjian kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan organisasi dan dasar penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 Satuan Kerja Unit Organisasi Kementerian Pertahanan (Satker UO Kemhan), Senin, 24 Januari 2022.
Dalam acara ini, seluruh satuan kerja menyampaikan capaian kinerja selama 2021 berdasarkan program kegiatan dan anggaran yang dialokasikan. Menurut Donny, capaian kinerja satuan kerja akan digunakan sebagai bahan masukan bagi satuan untuk meningkatkan kinerja.
Menurut Donny, Kementerian Pertahanan dapat memiliki tujuan dan sasaran yang jelas serta berorientasi pada hasil atau outcome (result oriented government). "Jangan hanya fokus pada keluaran (output) dari setiap kegiatan, tetapi hasil (outcome) dari setiap program," tuturnya.
Setelah penyampaian capaian kinerja, acara dilanjutkan Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2022 oleh Kepala Satker Eselon I dan II kepada Sekjen Kemhan. "Ini merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)," kata Donny.
