Optimalisasi Layanan Publik Insan Pengayoman
Ketidakpastian akibat pandemi justru menjadi pemicu bagi para Insan Pengayoman untuk terus berinovasi tiada henti.
arsip tempo : 171402465120.
Sejumlah capaian kinerja berhasil diraih jajaran Kementerian Hukum dan HAM sepanjang tahun 2021. Sebuah masa yang tidak mudah dan penuh tantangan karena harus berhadapan dengan pandemi Covid-19.
Pembatasan mobilitas dan pengaturan manajemen kerja di masa pandemi, menjadi kesempatan bagi jajaran Kemenkumham untuk bersiasat dan terus melalukan inovasi agar kinerja tetap tinggi di saat wabah penyakit masih terus mengintai.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan ketidakpastian akibat pandemi justru menjadi pemicu bagi para Insan Pengayoman untuk terus berinovasi tiada henti. “Menghadirkan layanan publik yang optimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Yasonna.
Di masa pandemic, jajaran Kemenkumhan tetap bekerja profesiopnal, akuntabel, sinergi transparan dan inovatif. Komitmen yang kuat ini diwujudkan melalui digitalisasi penyelenggaraan layanan publik di hampir seluruh jenis layanan yang diberikan Kemenkumham.
Semangat inovasi dan komitmen yang kuat itu membuahkan berbagai capaian dan penghargaan sepanjang tahun 2021.
Untuk ke-5 kalinya Kemenkumham menerima penghargaan dari Kemenpan RB sebagai pemimpin perubahan
Apresiasi dari Presiden Jokowi atas pelaksanaan SPPTI di Ditjen Pemasyarakatan.
Pencapaian Opini WTP atas Laporan keuangan Tahun 2020, ini adalah Opini WTP 10 kali berturut-turut bagi Kemenkumham.
TOP 45 Kompetisi Inovasi pelayanan Publik (KIPP) pada layanan SIPKUMHAM Balitbang Hukum dan HAM.
Terbaik kedua dalam pelaksanaan kinerja anggaran 2020. Kemenkumham menduduki peringkat dua dengan nilai 95,97 setingkat dibawah Kementerian Keuangan
Peringkat I (pertama) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award pada ketegori perencanaan kebutuhan, pelayanan pengadaan, kepangkatan dan pensiun, serta peringkat I kategori implementasi sistem apliaksi Kepegawaian dan Pemanfaatan Computer Assisted Tes (CAT) dari BKN.
Dua Penghargaan dalam ajang Top Digital Awards 2021. Dua Penghargaan tersebut yaitu Top Digital Implementation 2021 on Ministry #Level Stars 4 dan Top Leader on Digital Implementation 2021 pada layanan kekayaan intelektual.
Penghargaaan Level Stars 3 dalam ajang Top Digital Implementation 2021 on Ministry pada layanan Ditjen Pemasyarakatan.
Penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori A sangat Baik Tahun 2020 terkait pelayanan terpadu AHU Online Oleh Kementerian PAN-RB
Inspektorat Jenderal berhasil mempertahankan Sertifikasi ISO 37001:2016 yang merupakan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan Tahun kedua berdasarkan hasil audit internal dan eksternal.
Anugerah Konstitusi 2021, terbaik pertama Kementerian/Lembaga teraktif dalam persidangan perkara pengujian Undang Undang dan Sengketa kewenangan lembaga negara oleh MK.
Peringkat I satuan kerja teraktif menerapkan Digipay Marketplace oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan pada BPSDM Hukum dan HAM
Kemudian unit-unit di seluruh eselon I juga terus memperkuat kinerja dan capaian pada 2021 ini.
Sekretariat Jenderal (Setjen) misalnya, memperoleh nilai 89,4 pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), nilai Reformasi Birokrasi (RB) di angka 80,01, dan maturitas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) dengan nilai 4,202.
Inspektorat Jenderal (Itjen) memperoleh predikat “BB” SAKIP di seluruh unit eselon I. Sementara pada Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) menggunakan penilaian konversi seluruh satuan kerja Eselon I berada di angka 90. Untuk maturitas SPIP terintegrasi pada unit eselon I berada di angka 4,23, atau di level 4, melebihi target di level 3.
Selama 2021, Itjen Kemenkumham menangani 235 pengaduan. Sebanyak 35 pengaduan sudah selesai diproses dan sisanya sedang dalam penanganan. Untuk layanan internal, Itjen Kemenkumham meraih indeks 79,01, melampaui target yang ditetapkan, yakni 76,61.
Badan Penelitian dan Pengembagan (Balitbang) Hukum dan HAM telahmelakukan 47 penelitian dan pengembangan yang dilakukan sepanjang 2021. Capaian reformasi birokrasi Balitbang Hukum dan HAM juga tercermin dari penilaian PMPRB 34,88, SAKIP 83,25 dan SPIP 4,593.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM pada 2021 menggelar pelatihan jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan yang terealisasi 100 persen, yakni sebanyak 320 peserta. Sementara pelatihan terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah terealisasi 99 persen, yakni 268 peserta, dari target 270 peserta. Kinerja BPSDM tergambar dari indeks kepuasan masyarakat yang mencapai 19.41 dan indeks persepsi korupsi di angka 14,64.
BPSDM Hukum dan HAM memberlakukan manajemen perubahan berupa aplikasi kartu kendali widyaiswara dan penilaian kompetensi secara online. Ada juga penataan tata laksana yang meliputi SOP yang didokumentasi dalam aplikasi e-SOPI, pendaftaran peserta pelatihan secara online, dan informasi publik dapat diakses melalui website dan media sosial BPSDM Hukum dan HAM.
Pengembangan sistem manajemen SDM dan aparatur melalui SK Kepala BPSDM Hukum dan HAM untuk mendisiplinkan pengisian kinerja harian aplikasi Simpeg. Ada pula pemilihan pegawai teladan secara periodik untuk memacu lompatan kinerja pegawai.
