Inklusi Keuangan Dorong Pemulihan Ekonomi

JAKARTA – Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara, mengatakan inklusi keuangan memiliki peranan penting dan strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Menurut dia, dengan terbukanya akses keuangan masyarakat, penggunaan produk dan layanan keuangan akan meningkat. “Pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya dalam media briefing Bulan Inklusi Keuangan dengan tema “Inklusi Keuangan Untuk Semua, Bangkitkan Ekonomi Bangsa,” Selasa, 28 September 2021.

OJK bersama bersama industri jasa keuangan akan menggelar kegiatan tahunan Bulan Inklusi Keuangan terintegrasi, masih dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Kegiatan mulai 1-31 Oktober 2021.

Tirta mengatakan, Bulan Inklusi Keuangan diharapkan mendorong pembukaan rekening, pemberian kredit/pembiayaan serta penggunaan produk atau layanan jasa keuangan. Kemudian meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap budaya menabung. Kegiatan ini untuk mempublikasikan program literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen.

Hingga September 2021, kata Tirta, OJK terus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan edukasi dan literasi keuangan mencapai 1.000 kegiatan secara virtual dengan 295 konten. “Karena dilaksanakan secara virtual, dalam sehari bisa berpindah-pindah dengan cepat. Sedangkan edukasi fisik hanya bisa dilakukan satu atau dua edukasi karena harus pindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya,” tuturnya.

Dia mengatakan edukasi literasi keuangan tetap dilakukan di tengah pandemi agar target sebesar 90 persen pada 2024 tercapai. Selain lebih efektif, menurut Tirta, edukasi yang dilaksanakan secara daring juga dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Tirta mengakui OJK kesulitan dalam melakukan edukasi secara daring di daerah dengan jaringan internet terbatas. Selain itu tidak semua masyarakat memiliki fasilitas untuk mengikuti edukasi daring.

OJK juga mewajibkan lembaga jasa keuangan melakukan edukasi minimal setahun sekali untuk masyarakat di sekitar kantor selama masa pandemi. “Kemudian kami juga melakukan edukasi melalui media sosial, baik Instagram, Twitter, dan yang lain. Ini agar edukasi semakin masif dan menjangkau semakin banyak orang,” kata Tirta.

Adapun peningkatan literasi keuangan dan digital pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terus dilakukan agar mudah mengakses pembiayaan. Tirta mengatakan literasi digital pelaku usaha kecil menengah perlu dilakukan secara bersamaan dengan literasi keuangan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkenalkan UMKM pada aplikasi di ponsel pintar yang memberikan edukasi tentang produk keuangan.

Untuk meningkatkan literasi keuangan dan digital UMKM, OJK dibantu oleh 34 kantor perwakilan di 9 provinsi dan 25 kabupaten atau kota. Literasi juga dibantu Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di 34 provinsi dan 273 kabupaten atau kota untuk membantu akses pembiayaan usaha kecil menengah.

“DI TPAKD ada hal menarik, yakni kredit atau pembiayaan rentenir untuk mereka yang tidak bankable. Ini untuk pelaku usaha ultra mikro karena pinjamannya minimum Rp50 juta,” kata Tirta.

Perihal tabungan pelajar, Tirta mengatakan jumlah rekening program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) telah mencapai 63 persen dari total pelajar. Program ini untuk mendorong inklusi keuangan bagi pelajar Indonesia.

“Melalui Program Kejar, Satu Rekening Satu Pelajar, kami menargetkan pada 2021 ini sebanyak 70 persen dari total pelajar Indonesia telah memiliki rekening tabungan, dan menjadi 80 persen tahun depan,” ujar Tirta.

Dia menjelaskan saat ini rekening Program Kejar sudah mencapai 42 juta atau 63 persen dari total pelajar di Indonesia. Nilai uang di rekening Kejar telah mencapai Rp26,3 triliun. OJK menggandeng perbankan untuk mengajak sekolah-sekolah menjadi agen layanan keuangan tanpa kantor. “Jadi bank tidak perlu sering-sering datang ke sekolah. Kalau sekolah menjadi agen, bisa lebih mudah,” kata dia.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno menyatakan dukungan gelaran Bulan Inklusi Keuangan. Perusahaan pembiayaan sudah melalukan inklusi keuangan.

“Selama pandemi kamu terus mendukung inklusi keuangan dengan mengadakan pameran virtual diikuti 47 perusahaan,” kata Suwandi. Dia menambahkan asosiasi mendukung target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada 2024.

Suwandi mengatakan nonperforming financing (NPF) gross pada Juli 2021 sebesar 3,95 persen dan jumlah penarikan unit produk debitur gagal bayar sangat sedikit. Apabila terpaksa melakukan penarikan, perusahaan pembiayaan biasanya melakukan dengan sopan santun.

Menurut dia, sekitar 90 persen dispute terjadi saat unit produk telah berpindah tangan kepada pihak ketiga. Debitur atau pemilik pertamanya sudah menghilang, seperti pindah kota atau pulau tempatnya tinggal.

Dalam kasus ini, kata Suwandi, sebetulnya debitur pertama dapat dijatuhi hukuman hingga lima tahun penjara. "Eksekusi terjadi karena biasanya pihak ketiga kurang bisa bekerja sama. Biasanya kami edukasi agar sopan santun sesuai prosedur dan kami ajak ke kepolisian untuk dimediasi, atau dibawa ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di OJK,” ujarnya.