Mandiri dengan Industri Pertahanan Dalam Negeri

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, mengatakan pemerintah harus membangun industri pertahanan dalam negeri untuk modernisasi dan investasi alutsista dalam jangka panjang. Rencana itu butuh dukungan insentif agar riset dan inovasi sistem pertahanan menjadi ideal.

“Bagaimana mengkolaborasikan perguruan tinggi dengan industri pertahanan nasional, itu harus juga didukung lewat insentif dari pemerintah secara proporsional,” kata dia dalam diskusi virtual ngobrol@tempo bertajuk “Investasi Alutsista Demi Proteksi Kedaulatan Nasional di Masa Depan”, Senin, 7 Juni 2021.

Menurut dia perguruan tinggi harus menghasilkan riset-riset sendiri dan tidak terkoneksi dengan pertahanan. “Sebaliknya industri pertahanan juga tidak bisa memanfaatkan hasil hasil riset yang sudah ada karena tidak adanya insentif tadi,” ujarnya.

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi (kanan) dalam diskusi online “Investasi Alutsista Demi Proteksi Kedaulatan Nasional di Masa Depan”, Senin, 7 Juni 2021.

Khairul Fahmi mengatakan upaya pembangunan industri pertahanan nasional menjadi penting agar Indonesia tidak tergantung dengan produk luar negeri serta pinjaman asing. Perihal keterbatasan anggaran, dia berharap agar pemerintah piawai dan disiplin dalam pengaturan belanja.

Menurut dia anggaran pertahanan Indonesia masih jauh dari angka ideal yakni 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).  “Mengapa masih bertahan di angka 0,7-0,8 persen. Karena itu harus memikirkan proporsionalitas lintas sektor sehingga, skema yang ditawarkan Kemhan perihal anggaran Rp 1.700 triliun adalah tawaran yang baik,” kata Khairul.

Analis Utama Politik Keamanan LAB 45, Andi Widjajanto menyebut ada empat pekerjaan rumah (PR) utama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam proses modernisasi alutsista.

Pertama, kata dia, menuntaskan dan melakukan evaluasi pencapaian rencana strategis kekuatan pertahanan minimal (KPM) atau minimum essential force (MEF) tahap III tahun 2024.

Kedua, menghitung ulang estimasi-estimasi kalkulasi anggaran terutama terkait dengan ekonomi, pandemi, dan pasca pandemi.

Ketiga, membuat rencana untuk melanjutkan MEF tahap III yang idealnya 25 sampai 30 tahun ke depan atau hingga tahun 2050.

"Di situ harus dihitung apakah ancaman akan signifikan berubah, apakah teknologi militer akan melompat. Kalau tidak akan lebih mudah melakukan kalkulasinya, tapi kalau iya, rasanya banyak variabel yang harus dipertimbangkan," kata mantan Sekretaris Kabinet Jokowi pada periode 2014-2015 lalu itu.

Keempat, kata dia, perintah atau arahan khusus Jokowi untuk Kementerian Pertahanan di periode keduanya yakni terkait investasi pertahanan. Andi mengatakan, anggaran sebesar Rp 1.700 triliun bisa menjadi menjadi investasi pertahanan.

Andi mencontohkan investasi pertahanan yang dimaksud misalkan Menhan Prabowo berhasil mendapatkan kontrak pengadaan alutsista tertentu maka produsen alutsista tersebut membuka fasilitas perawatan dan rehabilitasinya di Indonesia. Terlebih, kata dia, perusahaan tersebut bisa bekerja sama dengan badan usaha milik negara atau perusahaan pertahanan swasta Indonesia sehingga bisa menjadi perusahaan joint venture global.

"Itu yang saya pikir bisa dilakukan sehingga berkurang beban pendanaan APBN untuk memenuhi alutsista," kata Andi.