maaf email atau password anda salah

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Google

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini

Satu Akun, Untuk Semua Akses


Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Masukan alamat email Anda, untuk mereset password

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Ubah No. Telepon

Ubah Kata Sandi

Topik Favorit

Hapus Berita

Apakah Anda yakin akan menghapus berita?

Ubah Data Diri

Jenis Kelamin


Kementerian Pertahanan

Mandiri dengan Industri Pertahanan Dalam Negeri

Kamis, 17 Juni 2021

Presiden Joko Widodo  dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memiliki empat pekerjaan rumah dalam proses modernisasi Alutsista.
Diskusi online Investasi Alustista Demi Proteksi Kedaulatan Nasional di Masa Depan, Senin, 7 Juni 2021.. tempo : 167543029046

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, mengatakan pemerintah harus membangun industri pertahanan dalam negeri untuk modernisasi dan investasi alutsista dalam jangka panjang. Rencana itu butuh dukungan insentif agar riset dan inovasi sistem pertahanan menjadi ideal.

“Bagaimana mengkolaborasikan perguruan tinggi dengan industri pertahanan nasional, itu harus juga didukung lewat insentif dari pemerintah secara proporsional,” kata dia dalam diskusi virtual ngobrol@tempo bertajuk “Investasi Alutsista Demi Proteksi Kedaulatan Nasional di Masa Depan”, Senin, 7 Juni 2021.

Menurut dia perguruan tinggi harus menghasilkan riset-riset sendiri dan tidak terkoneksi dengan pertahanan. “Sebaliknya industri pertahanan juga tidak bisa memanfaatkan hasil hasil riset yang sudah ada karena tidak adanya insentif tadi,” ujarnya.

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi (kanan) dalam diskusi online “Investasi Alutsista Demi Proteksi Kedaulatan Nasional di Masa Depan”, Senin, 7 Juni 2021.

Khairul Fahmi mengatakan upaya pembangunan industri pertahanan nasional menjadi penting agar Indonesia tidak tergantung dengan produk luar negeri serta pinjaman asing. Perihal keterbatasan anggaran, dia berharap agar pemerintah piawai dan disiplin dalam pengaturan belanja.

Menurut dia anggaran pertahanan Indonesia masih jauh dari angka ideal yakni 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).  “Mengapa masih bertahan di angka 0,7-0,8 persen. Karena itu harus memikirkan proporsionalitas lintas sektor sehingga, skema yang ditawarkan Kemhan perihal anggaran Rp 1.700 triliun adalah tawaran yang baik,” kata Khairul.

Analis Utama Politik Keamanan LAB 45, Andi Widjajanto menyebut ada empat pekerjaan rumah (PR) utama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam proses modernisasi alutsista.

Pertama, kata dia, menuntaskan dan melakukan evaluasi pencapaian rencana strategis kekuatan pertahanan minimal (KPM) atau minimum essential force (MEF) tahap III tahun 2024.

Kedua, menghitung ulang estimasi-estimasi kalkulasi anggaran terutama terkait dengan ekonomi, pandemi, dan pasca pandemi.

Ketiga, membuat rencana untuk melanjutkan MEF tahap III yang idealnya 25 sampai 30 tahun ke depan atau hingga tahun 2050.

"Di situ harus dihitung apakah ancaman akan signifikan berubah, apakah teknologi militer akan melompat. Kalau tidak akan lebih mudah melakukan kalkulasinya, tapi kalau iya, rasanya banyak variabel yang harus dipertimbangkan," kata mantan Sekretaris Kabinet Jokowi pada periode 2014-2015 lalu itu.

Keempat, kata dia, perintah atau arahan khusus Jokowi untuk Kementerian Pertahanan di periode keduanya yakni terkait investasi pertahanan. Andi mengatakan, anggaran sebesar Rp 1.700 triliun bisa menjadi menjadi investasi pertahanan.

Andi mencontohkan investasi pertahanan yang dimaksud misalkan Menhan Prabowo berhasil mendapatkan kontrak pengadaan alutsista tertentu maka produsen alutsista tersebut membuka fasilitas perawatan dan rehabilitasinya di Indonesia. Terlebih, kata dia, perusahaan tersebut bisa bekerja sama dengan badan usaha milik negara atau perusahaan pertahanan swasta Indonesia sehingga bisa menjadi perusahaan joint venture global.

"Itu yang saya pikir bisa dilakukan sehingga berkurang beban pendanaan APBN untuk memenuhi alutsista," kata Andi.

 

 

 

Newsletter

Dapatkan Ringkasan berita eksklusif dan mendalam Tempo di inbox email Anda setiap hari dengan Ikuti Newsletter gratis.

Berita Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 3 Februari 2023

  • 2 Februari 2023

  • 1 Februari 2023

  • 31 Januari 2023


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan