Rutin Berkantor di Desa, Bupati Banyuwangi Tuntaskan Ribuan Urusan Warga

Sejumlah gebrakan dilakukan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani sejak dilantik pada 26 Februari 2021 lalu. Salah satu terobosan Ipuk yang dinilai out of the box adalah berkantor di desa.       

Dalam sepekan, ada satu hari bupati perempuan itu berkantor di desa. Seharian penuh, dari pagi sampai magrib. Ini benar-benar berkantor dan bukan sekadar kunjungan ke desa, meresmikan proyek atau meninjau kegiatan masyarakat. “Konsepnya berkantor seharian dari pagi sampai Magrib,” kata Ipuk.     

Tercatat sudah 10 kali Ipuk berkantor di desa. Program Bunga Desa alias Bupati Ngantor di Desa tidak hanya bunga-bunga yang menyenangkan warga desa, tapi Ipuk dan bersama Wakil Bupati Sugirah melakukan jemput bola berbagai masalah dan urusan yang selama ini dihadapi warga.  

Pada tahap awal, Ipuk mengutamakan desa-desa terdepan, yang jauh secara geografis dari ibu kota kabupaten. Di desa yang menjadi tempat bupati ngantor, Ipuk memastikan semua urusan warga di desa itu bisa tuntas selesai. “Selain tetap mengkoordinasikan program-program skala kabupaten,” ujar Ipuk.   

Ipuk menjelaskan urusan warga dibagi menjadi dua kategori berdasarkan solusi yang harus diambil, yaitu jangka pendek dan jangka menengah-panjang. ”Ada urusan yang solusinya jangka pendek, bisa cepat. Ada pula yang perlu waktu seperti bangun infrastruktur,” ujar Ipuk.

Dari segi sektor, hampir semua urusan harus Ipuk tuntaskan saat berkantor di desa. Mulai dari kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, sertifikat rakyat, jaminan sosial, pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, kepemudaan, rumah tinggal, dan masih banyak lagi yang lain.

Berdasarkan data, selama berkantor di sepuluh desa tersebut, tercatat hampir 20.000 urusan dari berbagai sektor yang mendapat penanganan langsung dari Bupati Ipuk. Masalah administrasi kependudukan mendominasi urusan yang mendapat penanganan segera.

Infografis

Mulai dari anak-anak yang terancam putus sekolah, kendala transportasi untuk petugas kesehatan di daerah yang geografisnya sulit, langsung diselesaikan saat itu juga. “Alhamdulillah semuanya langsung teratasi,” katanya.   

Dari turun langsung ke desa-desa, Ipuk bisa langsung menyerap apa yang diinginkan warga. Dia bisa mendengar keluhan warga apa adanya tanpa ada yang ditambahkan atau dikurangi. Contohnya adalah ketika Ipuk mendengar aspirasi untuk percepatan pencairan insentif bagi guru PAUD dan guru ngaji.  “Langsung saat itu juga saya minta dipercepat.”

Bersama dengan tim yang ikut ngantor di desa, berbagai kendala tersebut diurai. Tak perlu menunggu waktu lama, insentif bagi ribuan guru PAUD dan guru ngaji sudah cair sebelum Lebaran pertengahan April lalu. Total pada 2021 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan insentif Rp 6,9 miliar untuk guru PAUD dan Rp8,7 miliar untuk guru ngaji.

Ipuk juga harus menuntaskan sejumlah masalah infrastruktur yang harus mendapat keputusan eksekusi saat itu. Adapula yang dimasukkan ke  perencanaan untuk dilaksanakan di semester kedua. “Misalnya, soal akses di lereng Gunung Raung, lalu ada soal irigasi di sejumlah desa,” kata Ipuk.

Urusan lain yang dituntaskan Ipuk saat berkantor di desa adalah administrasi kependudukan. Selama ini, kata dia, ada warga yang menunda pengurusan dokumen karena kendala akses. Sebagian warga tinggal di desa dan sebagian lagi di kawasan perkebunan yang aksesnya jauh dari pusat layanan. Meski sebagian layanan sudah online, tapi tidak semua warga memiliki smartphone. Solusinya adalah mendekatkan layanan ke sana.

Selain itu, solusi juga diberikan kepada sejumlah kelompok tani dan wanita tani terkait pupuk organik. ”Untuk nelayan, kami juga telah menuntaskan Gerai Pelayanan Terpadu khusus nelayan,” ujarnya.