maaf email atau password anda salah

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Google

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini

Satu Akun, Untuk Semua Akses


Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Masukan alamat email Anda, untuk mereset password

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Ubah No. Telepon

Ubah Kata Sandi

Topik Favorit

Hapus Berita

Apakah Anda yakin akan menghapus berita?

Ubah Data Diri

Jenis Kelamin


Kementerian Perhubungan

Pelabuhan Indonesia Masuk Daftar Putih Tokyo MoU

Senin, 3 Mei 2021

Bentuk pengakuan dunia terhadap port state control (PSC) dalam aspek keselamatan dan keamanan pelayaran nasional.
Kepala Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Wisnu Handoko (kiri), sedang di atas kapal asing melakukan tugas sebagai PSCO.. tempo : 167486575960

JAKARTA – Indonesia masuk dalam kriteria white list dalam laporan tahunan Tokyo memorandum of understanding (MoU) 2020. Masuknya Indonesia ke dalam Tokyo MoU merupakan pengakuan dunia terhadap port state control (PSC) dalam aspek keselamatan dan keamanan pelayaran nasional. Selain itu pelabuhan di Tanah Air dapat bersaing dengan pelabuhan di negara lain.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo, pelabuhan ke dalam kriteria white list merupakn bentuk pengakuan dunia. Sebelumnya Indonesia berada pada posisi grey list. "Penilaian kinerja bendera kapal oleh Tokyo MoU Port State Control Committee dilakukan dengan metode perhitungan kalkulasi binomial yang diakumulasi selama periode tiga tahun pada saat yang sama," ujarnya, Senin, 3 Mei 2021.

Adapun hasil laporan tahunan tersebut merupakan kumpulan dari seluruh pemeriksaan kapal-kapal niaga oleh negara anggota Tokyo MoU. Anggota terdiri 21 negara full member atau negara keanggotaan penuh.

Perubahan dari daftar hitam (black list) ke daftar abu (grey list) dan kini menjadi daftar putih atau white list merupakan hasil kerja keras Direktorat Jenderal Perhubungan Laut khususnya KPLP selama tiga tahun terakhir. Sebelumnya, kata Agus, Direktorat Jendral Perhubungan Laut mengeluarkan surat edaran tentang pengawasan terhadap kapal berbendera Indonesia yang akan keluar negeri pada 2018. Surat Edaran UM.003/11DJPL-18 menginstruksikan agar kapal berbendera Indonesia yang akan berlayar ke luar negeri diperiksa oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal bersama dengan pejabat pemeriksa kelaiklautan dan keamanan kapal asing atau yang lebih dikenal dengan PSCO (port state control officer).

"Surat edaran Dirjen tersebut memberikan legalitas kepada PSCO untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap kapal-kapal berbendera Indonesia yang akan berlayar ke luar negeri,” kata Agus. “Salah satunya di Pelabuhan utama Tanjung Priok.”

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Ahmad, mengatakan dengan adanya pengawasan kapal-kapal Indonesia yang ke luar negeri mendapat pemeriksaan ketat di sana. Bahkan ada kapal yang tidak diberangkatkan dan ditahan di luar negeri karena tidak sesuai dengan pemeriksaan PSCO.

Salah satu kapal yang ditahan, kata Ahmad, adalah kapal MV. CTP HONOUR, GT 5906, berbendera Indonesia tujuan Port Klang, pada 19 Mei 2020. “Tertunda keberangkatannya karena sebelum berangkat dilakukan pemeriksaan terdapat beberapa deficiancy/temuan yang harus diperbaiki sebelum berangkat guna menghindari resiko detain (ditahan) di Port Klang," ujarnya.

Menurut Ahmad, pemeriksaan yang ketat berdampak positif bagi pelayaran nasional. Dengan masuknya Indonesia ke dalam white list, diharapkan kapal-kapal Indonesia semakin dipercaya membawa muatan ke manca negara.

Ahmad mengungkapkan yang menjadi tantangan ke depan adalah mempertahankan status agar tahun depan Indonesia masih bertahan dalam white list. Salah satu upayanya adalah dengan membentuk lembaga Ship Safety Inspection – Center of Excellence atau Pusat Unggulan Pemeriksaan Keselamatan Kapal. “Tujuan utama lembaga ini mendukung Kementerian Perhubungan mencetak para pemeriksa keselamatan kapal, baik marine inspector maupun port state control officer,” ujarnya.

Dengan pembentukan lembaga ini, kata dia, Indonesia dapat untuk melaksanakan pemeriksaan kapal domestik dan kapal asing. “Sehingga kami mempunyai kemampuan setara dengan standar pemeriksaan keselamatan kapal kelas dunia," tutupnya.

Sebagai informasi, Tokyo MoU adalah organisasi port state control (PSC) yang terdiri dari negara-negara anggota di Asia Pasifik. Organisasi ini bertujuan mengurangi pengoperasian kapal di bawah standard internasional lewat kerja sama kontrol di masing-masing negara anggota.

Setiap kapal harus menerapkan aturan standard International Maritime O

Newsletter

Dapatkan Ringkasan berita eksklusif dan mendalam Tempo di inbox email Anda setiap hari dengan Ikuti Newsletter gratis.

Berita Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 28 Januari 2023

  • 27 Januari 2023

  • 26 Januari 2023

  • 25 Januari 2023


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan