maaf email atau password anda salah

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Google

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini

Satu Akun, Untuk Semua Akses


Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Masukan alamat email Anda, untuk mereset password

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Ubah No. Telepon

Ubah Kata Sandi

Topik Favorit

Hapus Berita

Apakah Anda yakin akan menghapus berita?

Ubah Data Diri

Jenis Kelamin


Kemendikbud

Program Satu Juta Guru Butuh Dukungan Pemangku Kepentingan

Jumat, 2 April 2021

Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk insentif tunjangan guru.
Ilustrasi guru mengajar. tempo : 167543003695

Kebijakan pemerintah merekrut satu juta guru melalui program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) patut diapresiasi. Kebijakan ini akan mewujudkan pendidikan berkualitas sesuai visi dan misi Presiden Joko Widodo. 

Analis Kebijakan Utama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Arizal mengatakan agar tenaga honorer guru optimal dan manajemen PPPK dapat diterapkan bisa dilakukan berbagai cara. Pertama, dengan memberikan afirmasi kelulusan guru honorer dengan memperhitungkan masa kerja seperti permintaan forum-forum guru honorer (Kompas, 12 Maret 2021). Selain itu perlu diberikan afirmasi tambahan bagi guru honorer yang telah tersertifikasi. Perhatian khusus yang bisa diberikan kepada guru honorer kategori disabilitas yang memiliki  sertifikasi. 

Kedua, perihal keterbatasan anggaran tunjungan guru PPPK bisa dilakukan dengan efisiensi anggaran rutin. Salah satunya dengan memangkas besaran tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) untuk pejabat dan pegawai negeri sipil. Cara lain dengan membatasi perjalanan dinas ke instansi pusat dan daerah. 

Ketiga dengan mengeluarkan regulasi yang mengatur larangan perpindahan guru PPPK dari satu sekolah ke sekolah lain. Pegawai yang menyetujui perpindahan guru PPPK diberikan sanksi. 

Guru Penggerak Indonesia Maju

Regulasi larangan perpindahan guru PPPK sangat penting agar tidak terjadi perpindahan guru dari daerah terpencil, terluar, tertinggal ke sekolah di perkotaan. “Regulasi ini diharapkan menjadi dasar pejabat tidak mengabulkan permohonan pindah meski dipengaruhi oleh faktor invisible hand,” kata Arizal. 

Menurut Arizal, pejabat daerah dapat mengeluarkan peraturan untuk memberikan insentif tambahan (tunjangan kemahalan) kepada guru PPPK yang mengajar di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal. 

Keempat, khusus guru agama, Kementerian Agama dapat memetakan kebutuhan guru di sekolah-sekolah negeri. Apabila tidak masuk dalam kebijakan satu juga guru PPPK, Kementerian segera merencanakan pengadaan guru agama pada 2022. 

Kelima, menurut Arizal, dibutuhkan konsistensi dari semua pihak agar program satu juta guru PPPK terealisasi. Gubernur, bupati dan wali kota dapat mengalokasikan anggaran untuk memberikan tunjangan kepada guru PPPK, termasuk biaya seleksi dan anggaran pendukung lainnya. 

Kepada guru honorer, Arizal menyarankan, segera mempersiapkan diri untuk memenuhi ambang batas atau passing grade agar lulus seleksi. 

Keenam, para wakil rakyat yang duduk di DPR RI, DPRD dan DPD serta organisasi profesi pendidikan harus mendukung kebijakan satu juta guru PPPK. 

Inforial

 

 

Newsletter

Dapatkan Ringkasan berita eksklusif dan mendalam Tempo di inbox email Anda setiap hari dengan Ikuti Newsletter gratis.

Berita Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 3 Februari 2023

  • 2 Februari 2023

  • 1 Februari 2023

  • 31 Januari 2023


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan