maaf email atau password anda salah


Yayasan Madani Berkelanjutan

Penurunan Deforestasi, Awal Membangun Ekonomi Tanpa Merusak Lingkungan

Pembukaan lahan di empat provinsi untuk program food estate berpotensi menambah angka deforestasi.

arsip tempo : 171821961139.

Ilustrasi Hutan. tempo : 171821961139.

JAKARTA – Yayasan Madani Berkelanjutan mengapresiasi upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berhasil menurunkan deforestasi hingga 75 persen pada periode 2019-2020. Penurunan deforestasi menjadi titik awal baik bagi Indonesia untuk membangun ekonomi Indonesia tanpa merusak hutan dan lingkungan.

Sebelumnya pelaksana tugas Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ruandha Agusng Sugardiman, dalam rilis 3 Maret 2021, mengatakan berhasil menurunkan deforestasi 2019-2020 hingga 115,46 ribu hektar. Menurut dia, turunnya deforestasi nasional selama masa pandemi Covid-19 sekaligus membantah klaim beberapa pihak tentang peningkatan deforestasi selama 2020. Selain itu, ini pembuktian konsistensi Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk mengurangi deforestasi dari tahun ke tahun.

Project Officer Hutan dan Iklim Yayasan Madani Berkelanjutan, Yosi Amelia, mengatakan Indonesia wajib mempertahankan penurunan deforestasi agar menjadi rujukan keberhasilan negara-negara pemilik hutan tropis. “Untuk itu, mendesak bagi pemerintah untuk memastikan agar semua kebijakan pembangunan terkini, mulai dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga Program Ketahanan Pangan dan Energi - sejalan dan koheren dengan upaya pencapaian komitmen iklim,” ucap Yosi menanggapi rilis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, terkait deforestasi, Jumat, 26 Maret 2021.

Menurut Fadli Ahmad Naufal, GIS Specialist Yayasan Madani Berkelanjutan, penurunan angka deforestasi terbesar terjadi pada deforestasi hutan tanaman sebesar 99 persen dan bukan karena hilangnya hutan alam. Sedangkan deforestasi hutan primer turun sebesar 48 persen, yakni dari 23,9 ribu hektare pada 2018-2019 menjadi 12,3 ribu hektare pada 2019-2020.

“Sayangnya, deforestasi hutan sekunder tidak turun sebesar hutan primer, yakni hanya 36 persen dari 164 ribu hektare pada 2018-2019 menjadi 104,6 ribu hektare pada 2019-2020,” kata Fadli.

Hal ini, kata dia, menunjukan bahwa sangat mendesak untuk meningkatkan perlindungan pada hutan alam sekunder. “Baik yang berada dalam konsesi yang belum terlindungi oleh PIPPIB, salah satunya melalui inovasi kebijakan termasuk implementasi REDD+,” ujar Fadli.

Menurut Fadli, jika hanya melihat hilangnya hutan alam (deforestasi bruto hutan alam) memang terjadi penurunan deforestasi yang layak diapresiasi. Namun, angkanya hanya sebesar 38 persen, yakni dari 187,9 ribu hektare pada 2018-2019 menjadi 116,9 ribu hektare pada 2019-2020.

“Berdasarkan analisis awal Madani, ada sekitar 9,4 juta hektare hutan alam atau hampir setara 16 X Pulau Bali, di luar izin dan konsesi dan kawasan PIAPS dan PIPPIB, yang belum terlindungi oleh kebijakan penghentian pemberian izin baru atau moratorium hutan sehingga rentan terdeforestasi,” tambah Fadli.

Di sisi lain, pada saat bersamaan pemerintah berhasil menyusun kebijakan yang berpotensi meningkatkan laju deforestasi pada beberapa tahun ke depan. Tanpa pengetatan safeguards lingkungan hidup, dikhawatirkan bahwa berbagai program pembangunan dapat menggagalkan pencapaian komitmen iklim dan pembangunan rendah karbon Indonesia dan justru meningkatkan konflik dengan masyarakat adat dan lokal.

Dalam waktu dekat, potensi naiknya angka deforestasi ke depan ditandai dengan luasnya hutan alam yang masuk dalam area of Interest (AOI) Food estate di empat provinsi (Papua, Kalteng, Sumut, dan Sumsel). Nilai luasan hutan alam tersebut sekitar 1,5 juta hektare atau hampir setara dengan tiga kali luas pulau Bali. Kekhawatiran terjadinya deforestasi sangat beralasan karena besarnya potensi nilai ekonomi kayu pada luasan hutan alam tersebut, yaitu sebesar Rp 209 triliun. 

“Oleh karena itu, sangat mendesak bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan pada hutan alam sekunder, baik yang terlanjur berada dalam konsesi maupun yang belum terlindungi oleh PIPPIB,” kata Yosi. Dia menambahkan “salah satunya adalah melalui implementasi REDD+ dengan penerapan safeguards lingkungan dan sosial yang kuat yang didukung oleh transparansi data.”

Yosi menambahkan, “Madani akan berada di garda terdepan jika pemerintah membuka diri untuk kerja bersama dalam mengimplementasikan aksi untuk mengurangi deforestasi.”

[*]

Inforial

Konten Eksklusif Lainnya

  • 12 Juni 2024

  • 11 Juni 2024

  • 10 Juni 2024

  • 9 Juni 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan