Politik dan Arsip

Muhidin M. Dahlan,
JURU KLIPING DI WARUNGARSIP.CO YAYASAN INDONESIA BUKU

Sudah satu dekade lebih alaf berlari di waktu-publik Indonesia. Tentu saja kereta waktu itu membawa sampah sosial-politik sekaligus inovasi peradaban. Di antara muatan itu, tak ada peristiwa arsip yang paling menghebohkan halaman depan dan trending topic media cetak serta media daring kecuali, salah satunya, dokumen sprindik (surat perintah penyidikan) kasus korupsi (tersangka) Anas Urbaningrum. Tak pelak, arsip kemudian menjadi perdebatan: pengelolaan, kerahasiaan, dan juga badai politik yang mengepungnya. Yang mengherankan, di antara badai arsip itu, para arsiparis absen. Nyaris tak ada satu pun pewarta yang merekam pendapat mereka soal "sprindik" itu. Untuk kasus "sprindik", yang dibutuhkan memang bukan arsiparis dengan kerja tukang yang tampaknya makin rudin di abad digital yang menggila seperti sekarang ini. Yang muncul adalah "detektif arsip".

Detektif arsip adalah domain politik arsip. Kita memang selalu butuh arsiparis dengan kecakapan teknis. Tapi, soal arsip dan politik, yang tampil adalah detektif. Dalam biodata pendidikan Anies Baswedan, yang menjadi Ketua Komisi Etik KPK (khusus "sprindik"), misalnya, tak ada satu pun tercantum pendidikan kearsipan. Tapi kita tahu, ia menjadi pemimpin pemburu cerita bocornya "sprindik" KPK. Dan kerjanya sukses!