Usul Penghapusan Pajak Sukuk Ditentang

JAKARTA - Permintaan pemerintah menghapus pajak berganda obligasi syariah (sukuk) ditentang anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Andi Rahmat, anggota Panitia Khusus Pajak DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, mengatakan penerbitan sukuk tetap akan dikenai pajak. Namun, nilainya masih diperdebatkan.

Kata dia, permintaan pemerintah ini bisa menimbulkan persepsi yang keliru. "Harus dihindari persepsi bahwa transaksi bisa menghindari pajak. (Transaks

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya