Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Akan Diubah

JAKARTA - Setelah Bank Dunia melaporkan adanya penyuapan pada tiga kontrak proyek infrastruktur di Departemen Pekerjaan Umum, pemerintah akan mengubah sistem pengadaan barang dan jasa (procurement).

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta mengatakan pengadaan barang dan jasa tidak lagi dilakukan pejabat eselon dua, melainkan eselon satu.

"Untuk menghindari markup (penggelembungan

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya