Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ekonomi

Target Waskita Karya Tambah Modal Kerja

Waskita Karya mencari tambahan modal kerja lewat rights issue dan penerbitan surat utang yang bakal dieksekusi pada akhir tahun ini. Untuk tambahan modal kerja proyek infrastruktur strategis perusahaan.

15 November 2022 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Pembangunan proyek Tol Becakayu Seksi 1A di Prumpung, Jakarta, 2 Desember 2021. Tempo/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk mencari tambahan modal kerja lewat rights issue dan penerbitan surat utang. Keduanya sedang dalam proses persiapan untuk dieksekusi pada akhir tahun ini.

Waskita Karya berencana menambah modal dengan memesan efek terlebih dulu atau rights issue dengan menerbitkan 8.722.695.331 saham baru senilai Rp 100 per saham. Perseroan menargetkan perolehan dana senilai Rp 980 miliar.

Rencana rights issue ini disetujui pemegang saham pada akhir September lalu. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Waskita Karya, Wiwi Suprihantno, menyatakan saat ini perusahaan tengah mengurus registrasi di Otoritas Jasa Keuangan. Timnya juga sedang menanti penetapan harga lewat peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara. "Diharapkan di November bisa terbit," ujarnya, kemarin, 14 November 2022. Jika tak ada halangan, perdagangan saham baru bakal terlaksana pada pertengahan Desember nanti.

Hasil rights issue ini akan digunakan untuk tambahan modal kerja proyek infrastruktur strategis perusahaan. Dana tersebut melengkapi suntikan modal dari negara senilai Rp 3 triliun untuk tahun 2022. Penyertaan modal negara digelontorkan khusus untuk menyelesaikan ruas tol Kayu Agung-Palembang-Betung Tahap 2 dan Ciawi-Sukabumi Seksi 3. Masing-masing proyek membutuhkan pembiayaan Rp 2 triliun dan Rp 1 triliun.

Kendaraan melintas di jalan tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) Seksi 4 di kabupaten Aceh Besar, Aceh, 6 Oktober 2022. ANTARA/Ampelsa

Tambahan Modal dari Surat Utang

Strategi lain Waskita Karya membiayai proyek-proyeknya adalah penerbitan surat utang. Perseroan telah direstui mengeluarkan obligasi dan sukuk yang dijamin langsung oleh pemerintah. "Kami masih menunggu izin prinsip dari Kementerian Keuangan untuk mendapatkan penjaminan," kata Wiwi. Dia berharap proses ini bisa selesai di awal 2023 paling lambat.

Penjaminan ini perlu lantaran peringkat utang Waskita Karya BBB dengan outlook stable. Di tengah kondisi makroekonomi yang penuh tantangan seperti sekarang, penerbitan surat utang tanpa penjaminan akan berdampak pada beban suku bunga yang tinggi. "Harapannya, dengan penjaminan pemerintah, maka akan memperbaiki pemeringkatan Waskita untuk bisa mendapatkan suku bunga obligasi yang lebih rendah," kata Wiwi.

Total surat utang yang akan diterbitkan perseroan sebesar Rp 3,9 triliun dalam bentuk obligasi konvensional senilai Rp 1 triliun dan sukuk Rp 2,9 triliun. Sebanyak Rp 3,4 triliun akan digunakan untuk mendanai obligasi yang jatuh tempo pada 2023. Adapun sisanya untuk modal kerja.

Waskita Karya membutuhkan dana untuk menyelesaikan beragam proyek, selain menyelesaikan ruas jalan tol. Direktur Operasional III Waskita Karya, Warjo, menuturkan hingga kuartal III 2022 terdapat 95 proyek berjalan yang sedang ditangani perusahaan dengan total nilai kontrak Rp 47,72 triliun. Sebanyak Rp 11,58 triliun di antaranya berupa kontrak baru.

Warjo menuturkan, mayoritas proyek merupakan pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Khusus kontrak-kontrak baru didominasi oleh proyek pemerintah. Sedangkan sisa nilai kontrak berasal dari pengembangan bisnis, yaitu 36 persen. "Diikuti pemerintah 20,72 persen."

Penyehatan Keuangan

Upaya pemerintah memberikan penyertaan modal serta mengizinkan rights issue dan penerbitan surat utang merupakan bagian dari penyehatan keuangan Waskita Karya. Sejak 2019 perusahaan ini berupaya mengurangi utang yang mencapai Rp 93,47 triliun.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo sebelumnya menyatakan tingginya utang ini akibat akuisisi jalan tol yang agresif. Waskita tercatat memiliki utang dari pinjaman bank sekitar Rp 71 triliun dan utang dari vendor Rp 20 triliun.

Sejak tahun lalu, pemerintah tercatat telah memberikan PMN senilai Rp 7,90 triliun dengan izin rights issue Rp 1,54 triliun. Selain itu, terdapat fasilitas modal kerja sindikasi dengan penjaminan pemerintah sebesar Rp 8,07 triliun, surat utang Rp 5,6 triliun, dan penerbitan obligasi serta sukuk sebesar Rp 5,05 triliun.

VINDRY FLORENTIN

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
Vindry Florentin

Vindry Florentin

Bergabung dengan Tempo sejak 2015, alumnus Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjajaran ini terlibat dalam peliputan isu seputar ekonomi dan bisnis. Kini mengisi konten premium harian dan siniar Jelasin Dong!

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus