SebelumnyaEkonomi dan Bisnis 1/5 Selanjutnya

Ekonomi dan Bisnis

Penerapan Bertahap BI Fast Payment

Sebanyak 22 bank nasional mulai mengimplementasikan infrastruktur BI Fast Payment. Pada tahap I, sistem pembayaran yang salah satu dampaknya adalah menurunkan biaya transfer antarbank, dari sebelumnya Rp 6.500 menjadi Rp 2.500, itu baru dapat dinikmati nasabah terpilih.

Edisi, 24 Desember 2021

Ghoida Rahmah

Transaksi pada mesin Anjungan Tunai Mandiri di Mall Kota Kassabalnka, Jakarta, 2 November 2021. Tempo/Tony Hartawan

- Sebanyak 22 bank nasional mulai mengimplementasikan BI Fast Payment.
- Pada tahap I, sistem pembayaran murah itu baru dapat dinikmati nasabah terpilih. .
- BI Fast diklaim memiliki fitur keamanan yang andal untuk melindungi data nasabah.

JAKARTA – Bank nasional mulai mengimplementasikan infrastruktur Bank Indonesia Fast Payment (BI Fast Payment). Penerapan tahap I diikuti oleh 22 bank peserta secara bertahap setelah melewati uji coba industrial bersama. BI Fast Payment merupakan infrastruktur sistem pembayaran yang dapat memfasilitasi transaksi pembayaran retail dan tersedia tanpa jeda. Salah satu dampak dari era baru sistem pembayaran ini adalah penurunan bi

...

Silakan berlangganan untuk membaca keseluruhan artikel ini.

Mulai dari

Rp. 58.000*/_Bulan

✔

Akses tak terbatas di situs web dan mobile Tempo

✔

Aplikasi Tempo Media di Android dan iPhone

✔

Podcast, video dokumenter dan newsletter

✔

Arsip semua berita Majalah Tempo sejak terbit 1971 dan Koran Tempo sejak edisi perdana 2001

Register di sini untuk mendapatkan 5 artikel premium gratis. Jika sudah berlangganan, silakan login

#Bank Indonesia #Biaya Transfer Antarbank

SebelumnyaEkonomi dan Bisnis 1/5 Selanjutnya

Hubungi Kami:

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 15.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0811-8287-002 | 0882-1030-2525 | 0882-2580-2626 |0881-6828-348 | Senin - Minggu : Pkl 09.00 - 17.00 WIB

Komentar

Berita Lainnya

Cover Story

Godaan Politik Setelah Muktamar

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang baru diminta tetap menjaga independensi setelah organisasi Islam terbesar di Indonesia ini mendekat ke gerbong kekuasaan dalam beberapa tahun terakhir. Selain tergelincir dalam kepentingan elektoral, NU kerap melirik kursi pemerintahan. Kembali ke khitah dan tidak terjebak politik praktis menjadi pekerjaan rumah kaum Nahdliyin.

24 Desember 2021

Berita Utama

Adu Strategi Memenangi Pemilihan

Yahya Cholil Staquf sempat menawarkan posisi Wakil Rais Aam kepada Said Aqil Siroj, lalu ia menjadi Ketua Umum PBNU. Muncul kandidat ketua umum alternatif selain Yahya dan Said Aqil.

24 Desember 2021

Berita Utama

Independensi Jadi Tantangan Berat NU

Pemimpin baru hasil Muktamar NU memiliki pekerjaan rumah besar, yaitu menjaga independensi. Nahdlatul Ulama dinilai kehilangan daya kritis sejak pemilihan presiden 2019.

24 Desember 2021

Berita Utama

Panas di Ruang Sidang Pleno

Rapat pleno Muktamar Nahdlatul Ulama sempat memanas ketika membahas tata tertib dan laporan pertanggungjawaban pengurus. Meski diterima, laporan pertanggungjawaban Said Aqil Siroj mendapat sorotan peserta.

24 Desember 2021

Editorial

Akar Bahaya LRT Jabodebek

KNKT merampungkan investigasi kecelakaan LRT Jabodebek. Ada bahaya lain yang lebih besar pada megaproyek ini.

24 Desember 2021

Opini

Risiko dan Bahaya Konsesi Perikanan Tangkap

Yonvitner, Kepala Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB, mengingatkan soal tata kelola penangkapan ikan terukur dengan skema konsesi. Harus memperhatikan fungsi lingkungan, sosial, dan biologi.

23 Desember 2021

Ekonomi dan Bisnis

Penerapan Bertahap BI Fast Payment

23 Desember 2021

Ekonomi dan Bisnis

Berlomba Genjot Pendapatan Berbasis Komisi

Penerapan infrastruktur Bank Indonesia Fast Payment (BI Fast) diproyeksikan dapat meningkatkan lalu lintas transaksi sistem pembayaran digital pada 2022. Bank berpeluang menggenjot pertumbuhan pendapatan berbasis komisi atau fee based income dari peningkatan transaksi nasabah.

24 Desember 2021

Ekonomi dan Bisnis

Laju Ekspor Hadapi Sandungan pada Tahun Depan

Pencabutan stimulus moneter Amerika Serikat mendatangkan peluang sekaligus ancaman bagi ekspor Indonesia. Surplus perdagangan tahun ini bisa mencapai Rp 526,3 triliun.

23 Desember 2021

Ekonomi dan Bisnis

Minat Bepergian Masyarakat Tak Setinggi Masa Lebaran

Sebanyak 11 juta orang diperkirakan bepergian pada masa libur akhir tahun, lebih rendah ketimbang masa libur Lebaran tahun lalu. Pengelola bandara mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang perjalanan udara.

23 Desember 2021

Ekonomi dan Bisnis

Stok dan Pasokan BBM Dijamin Aman

Pertamina meminta masyarakat tidak melakukan panic buying.

23 Desember 2021

Metro

Wajib Akademi Bus Sopir Transjakarta

Akademi bus akan melatih dan meningkatkan kompetensi pramudi di Transjakarta serta mitra operator. Kepolisian akan menjadi mentor para pramudi bus Transjakarta agar bisa mengemudi aman di jalur busway.

23 Desember 2021

Metro

Perbaikan Standar Keselamatan Bus Transjakarta

Transjakarta masih menerapkan sistem sanksi dan denda seiring dengan perbaikan manajemen keselamatan operasional perusahaannya. BUMD ini mengklaim sudah mulai menjalankan empat rekomendasi KNKT.

24 Desember 2021

Metro

Perselisihan Runcing DKJ versus Dinas Kebudayaan

Dewan Kesenian Jakarta melayangkan mosi tidak percaya kepada Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Masalah menumpuk membuat hubungan kedua pihak meruncing. Perkara ini pun berpotensi masuk ke jalur hukum.

24 Desember 2021

Nasional

Setelah Omicron Menyebar di Wisma Atlet

Para epidemiolog mengkhawatirkan telah terjadi penyebaran Covid-19 varian Omicron di masyarakat. Omicron telah menggila di negara-negara dengan cakupan vaksinasi jauh melebihi Indonesia.

24 Desember 2021

Nasional

Daerah Siapkan Sanksi Pelanggar PeduliLindungi

Pemerintah DKI dan Jawa Barat akan mengatur sanksi bagi penyelenggara tempat kegiatan publik yang melanggar disiplin penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi penularan varian baru Covid-19, Omicron.