JAKARTA – Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, mempertanyakan kemampuan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebagai sovereign wealth fund untuk menarik investasi. Alih-alih mendapat keuntungan, Eko khawatir lembaga ini nasibnya bisa seperti 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang terlilit utang besar.
Secara kelembagaan, Eko menilai, daya saing Indonesia masih kalah oleh Malaysia. Kemudian, dia juga menilai pilar institusional Indonesia masih tertinggal. “Saya khawatir risiko besar mengintai ketika kemudian aspek seperti governance (tata kelola perusahaan) kalah jauh. Kalau kalah jauh, maka dibandingkan potensi, justru risikonya lebih besar,” kata dia, kemarin.
Berdasarkan laporan Global Competitiveness Index (GCI) 2019 yang dirilis World Economic Forum (WEF), peringkat daya saing Indonesia berada di posisi ke-50. Berdasarkan daftar tersebut, Indonesia tertinggal oleh Malaysia dan Thailand yang masing-masing masih di posisi ke-27 dan 40. Pada kondisi tersebut saja, Eko berujar, Malaysia bisa terjebak skandal lewat 1MDB yang melibatkan Goldman Sachs. “Yang bisa dilakukan adalah bagaimana tata kelola benar-benar dijalankan, aspek governance ditegakkan, kemudian harus dikelola oleh orang yang profesional,” tutur Eko.
Eko ragu akan kesiapan Indonesia dengan institusi yang tidak lebih baik dari Malaysia, kemudian mencoba membuat lembaga pengelola investasi. Menurut dia, kalau dana tersebut dapat dikelola dengan baik, itu bisa jadi sebuah peluang besar. Hanya, kalau salah kelola, risiko negara untuk kehilangan asetnya dan kesempatan ke depan membuat pembangunan lancar karena sumber pendanaan itu juga besar.
“Secara umum, saya menilai ini tidak kita perlukan. Saya memilih lebih baik perbaiki icore untuk mendorong investasi,” ujar Eko. Rasio icore adalah perbandingan investasi yang masuk terhadap keluaran atau hasil yang diperoleh.
Sarah Chayes, mantan penasihat khusus Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, mengatakan kondisi yang dialami 1MDB Malaysia dan Investasi Minyak Internasional Abu Dhabi (IPIC) adalah contoh dampak pengawasan yang lemah terhadap dana investasi pemerintah. Pejabat eksekutif di 1MDB menjual aset untuk membayar utang. Lembaga itu pun kemudian diselidiki oleh otoritas hukum di dalam dan luar negeri. “Masalah dengan sovereign wealth fund adalah dikelola dan disimpan dengan cara yang tidak transparan,” kata Chayes, seperti dikutip The Wall Street Journal.
Studi dari Bocconi University, New York University, dan London School Economics menunjukkan era keemasan lembaga pengelola investasi sudah pudar. Dikutip dari Financial Times, pandemi Covid-19 turut memperburuk keadaan. Studi tersebut memperkirakan pandemi akan menghasilkan perubahan besar pada kendaraan investasi yang didukung negara.
“Krisis Covid-19 adalah titik balik dalam sejarah sovereign wealth fund. Guncangan tak terduga ini mempercepat tren negatif yang sudah ada sebelumnya, yaitu penurunan harga minyak dan perlambatan perdagangan global,” kata Bernardo Bortolotti, salah satu penulis laporan tersebut.
Para akademikus juga menyatakan kelangsungan hidup dan relevansi sovereign wealth fund akan bergantung pada ketahanan negara dalam menghadapi guncangan Covid-19. Lembaga itu juga akan bertahan jika asetnya bisa digunakan sebagai penyangga.
Pada April lalu, sovereign wealth fund Norwegia kehilangan US$ 113 miliar pada triwulan pertama karena guncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang memicu aksi jual di pasar saham global. Lembaga tersebut mengalami kerugian 14,6 persen pada kuartal pertama. “Situasi pasar sangat menantang,” kata Yngve Slyngstad, Chief Executive Officer Norges Bank Investment Management.
LARISSA HUDA
