JAKARTA – Pemerintah menyiapkan tiga tahap pemulihan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari pandemi Covid-19. Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki mengatakan tiga fase itu ialah survival, pemulihan, dan pertumbuhan. “Sesuai dengan arahan Presiden untuk melakukan upaya cepat dan komprehensif demi membantu koperasi dan UMKM,” kata dia, kemarin.
Bantuan untuk koperasi dan UMKM disalurkan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Yang memperoleh bantuan adalah 123.048 unit koperasi dengan jumlah total anggota 22 juta orang, dengan aset Rp 152 triliun, dan omzet Rp 154 triliun.
Untuk pemulihan tahap pertama, Teten mengatakan, pihaknya telah merestrukturisasi pinjaman mitra LPDB dalam bentuk penundaan pembayaran angsuran dan jasa selama 12 bulan terhadap 40 koperasi. Fasilitas yang diberikan adalah penundaan pokok pinjaman, penundaan jasa, pengurangan jasa, perpanjangan waktu, dan penambahan fasilitas pinjaman atau pembiayaan dengan nilai total outstanding Rp 135,7 miliar.
Teten mengatakan langkah kedua adalah tambahan anggaran Rp 1 triliun untuk pemulihan ekonomi, khusus untuk koperasi dan UMKM dengan bunga 3 persen. Bantuan ini menjangkau sekitar 4,8 juta UMKM anggota koperasi. Sampai saat ini, penyaluran pinjaman baru mencapai Rp 381,4 miliar.
Adapun tahap ketiga, kata Teten, ialah kemudahan akses pembiayaan koperasi dan UMKM dengan bunga ringan dan pendampingan. “Kami melihat koperasi bisa menjadi mitra pemerintah untuk menyalurkan pembiayaan yang murah dan mudah untuk UMKM,” ujar dia.
Presiden Joko Widodo mengatakan pemulihan ekonomi melalui koperasi dan UMKM menjadi salah satu program prioritas pemerintah. “Jangan menunggu pelaku usaha tutup, baru dibantu. Prosesnya harus cepat,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, UMKM merupakan komponen penting dalam perekonomian Indonesia. Jokowi tidak ingin pertumbuhan ekonomi mengalami resesi atau bertumbuh negatif selama dua kuartal berturut-turut, karena koperasi dan UMKM kolaps. Seperti yang diketahui, pemerintah sudah menyatakan pertumbuhan ekonomi di kuartal II bakal negatif hingga -5 persen. “Waktu kita tinggal Juli, Agustus, September,” ujar Jokowi.
Awal bulan ini, pemerintah juga baru meluncurkan insentif jaminan kredit segmen UMKM. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan juga memperpanjang insentif pajak penghasilan (PPh) final hingga Desember. Namun realisasi penyaluran insentif ini masih minim, yaitu hanya 200 ribu pelaku usaha dari potensi penerima 3 juta wajib pajak UMKM.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, mengatakan salah satu kendalanya adalah kewajiban untuk memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Untuk mempermudahnya, Suryo mengatakan, pihaknya sudah bekerja sama dengan jaringan bank milik negara seperti BRI, BNI, dan Bank Mandiri. “Ada sebagian UMKM yang belum punya NPWP. Kami memberi kemudahan, daftar NPWP bisa melalui bank,” tutur dia.
MUHAMMAD BAQIR | FRANCISCA CHRISTY ROSANA | ANDI IBNU
Pemerintah Jalankan Tiga Tahap Pemulihan Koperasi dan UMKM
